Diprotes Pengusaha, Ketua Organda Batam Ditegur

0
326
RIBUAN sopir taksi demo di Kantor Wali Kota Batam, belum lama ini. Persoalan taksi online dan taksi konvensional belum tuntas di Batam. Pengusaha taksi Batam menilai, pengurus Organda Batam tak pernah melibatkan mereka membahas persoalan ini. F-martua/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Sikap Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Batam yang mengabaikan keberadaan pengusaha angkutan di Batam dan tidak diajak rapat membahas persoalan takzi online, mendapat reaksi keras dari para pelaku badan usaha taksi.

Setelah menyurati Organda Kepri dn menyampaikan pernyataan sikap, akhirnya Organda Kepri memutuskan untuk memberi teguran kepada Ketua Organda Batam, Hardisyam.

Ketua Organda Kepri, Syaiful SE mengatakan, Ketua Organda Batam Hardisyam sebelum menghadiri rapat bersama pemerintah maupun Organda Kepri, maka harusnya menggelar pertemuan dulu dengan pengurus dan badan usaha taksi resmi yang ada di Kota Batam. ”Itu apabila dia ikut rapat mengatasnamakan Ketua Organda. Maka rapat dulu dengan pelaku badan usaha taksi. Dengar dulu aspirasi mereka. Jangan karena ketua Organda berbuat seenaknya,” ujar Syaiful, kemarin.

Organda itu merupakan perkumpulan badan usaha atau perusahaan transportasi angkutan umum. Organda harus memperjuangkan aspirasi mereka. ”Atas tindakan semena-semena saudara Hardisyam Harun tersebut, Organda Kepri akan membuat teguran keras kepada Ketua DPC Organda Batam tersebut,” tegasnya.

”Kami juga telah menerima bukti tayangan video rapat dengan Kadishub Kepri yang seolah olah dia malah melecehkan Organda di depan rapat sehingga menjadi bahan tertawaan peserta rapat,” katanya.

”Jika benar demikian, berarti Ketua Organda Batam telah melanggar AD/RT dan peraturan organisasi. Hal tersebut bisa terjadi pemecatan,” ungkap Julianta, Mitra Humas DPD Organda Kepri.

Kemudian, di salah satu poin surat yang dikirim pelaku badan usaha taksi Batam ke Organda Kepri disampaikan juga, bahwa mereka mencurigai adanya kongkalingkong antara bos PT suluh Dishub Kepri.

Untuk diketahui, bahwa Organda merupakan organisasi resmi perkumpulan perusahaan/pengusaha transportasi angkutan darat yang didirikan oleh Menteri Perhubungan semenjak tahun 1962 dan sampai sekarang masih eksis dan selalu bermitra dan berdampingan dengan pemerintah dalam membahas urusan transportasi.

Organda Kepri sering diundang oleh Menteri Perhubungan dan Dirjend Perhubungan dalam membahas transportasi dan revisi Permenhub No.32 menjadi Permenhub No.108. DPD Organda Kepri sudah tiga kali diundang yang dihadiri Syaiful selaku Ketua DPD Organda Kepri.

Terkait izin angkutan non trayek yang akan diterbitkan Dishub Kepri, bahwa angkutan umum tersebut bebas melintasi seluruh wilayah Kepri, artinya kendaraan tersebut bisa dari Batam ke Tanjungpinang dan ke Bintan membawa penumpang atau bebas lintas kabupaten dan kota.

Bukan angkutan kota atau angkutan desa atau angkutan sekitar kabupaten saja. Untuk hal tersebut, perizinannya cukup diterbitkan oleh wali kota atau bupati.

Atas kondisi seperti, Organda Kepri akan melaporkan kejadian ini kepada Komisi III DPRD Kepri sekaligus minta jadwal rapat dengar pendapat Organda beserta badan usaha dengan Komisi III DPRD Kepri. ”Kami akan audiensi dengan pak gubernur karena ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” katanya. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here