Direktur Diganti, Acara Diklat Ditunda

0
457
Iskandar DJ

NATUNA – Hingga saat ini pelaksanaan Diklat Pemberdayaan Masyarakat tahun 2018 di Kabupaten Natuna, yang digelar Kementerian RI melalui Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan molor dari jadwal semula.

Hal ini dikarenakan adanya pergantian Direktur ATKP Kementerian Perhubungan RI yang sebelumnya dijabat Rojaki Aritonang diganti dengan yang baru.

”Kita meminta maaf kepada seluruh peserta atas tertundanya jadwal pelaksanaan diklat tersebut. Kita harus memaklumi, ada beberapa kendala dialami ATKP Medan. Selain itu ada beberapa kendala krusial, seperti perubahan mata anggaran Diklat, hingga pergantian Direktur ATKP Medan,” kata Kadishub Natuna Iskandar DJ di kantornya, Selasa (20/3).

Baca Juga :  Pembangunan Pasar Modern Dilanjutkan

Iskandar menjelaskan, kendala krusial itu awalnya perubahan mata anggaran yang semula diklat tersebut dilaksanakan di daerah lain. Namun, dialihkan ke Kabupaten Natuna. Hal ini karena sesuai dengan arahan dan keinginan Presiden Jokowi Dodo, seperti Nawacitanya yaitu membangun dari daerah pinggiran, perbatasan dan kepulauan.

Natuna adalah kabupaten perbatasan dan sebagai garda terdepan Indonesia, maka Pak Presiden mengarahkan untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Natuna.

”Keinginan Pak Presiden untuk memperhatikan Natuna sangat tinggi, dan di Natuna masyarakatnya bisa memiliki SDM unggul, dan masyarakat Natuna mudah mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahliannya,” jelasnya.

Baca Juga :  KRI Wiratno Cari Empat Tekong Vietnam

Iskandar juga menerangkan, untuk mengantisipasi tertundanya jadwal pelaksanaan diklat, pihaknya telah menghubungi ATKP Medan dan menjelaskan bahwa jadwal diklat akan dimulai pada bulan April mendatang.

”Jadi kalau berdasarkan keterangan dari ATKP Medan pelaksanaan diklat Insyaallah akan dilaksanakan pada bulan April nanti. Hal ini juga perlu pembenahan kembali mulai dari perubahan anggaran, pergantian Direktur hingga persiapan peralatan untuk dibawa ke Natuna,” ucapnya.

Pihaknya meminta maaf kepada seluruh peserta, dan berencana akan mengirim surat kepada seluruh kecamatan atas keterlambatan jadwal diklat tersebut. ”Saya pribadi merasa tak enak hati dengan peserta Diklat. Meski Diklat ini bukan wewenang Dishub, tapi kami tetap bertanggungjawab, karena daftarnya di kantor kita,” tutupnya. (hrd)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here