Dirut BPR Jangan Lawan KPK

0
614

Mesti Alihkan Dana Pascatambang Secepatnya

Dirut Badan Perkreditan Rakyat (BPR) milik yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik enam Pemda/Pemko di Kepri diminta jangan melawan ultimatum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI soal dana pascatambang.

TANJUNGPINANG – KPK sudah meminta agar dana pascatambang yang selama ini disimpan di BPR milik pemda harus dialihkan ke provinsi. Sebab, undang-undang mengharuskan demikian.

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Ahars Sulaiman menilai, persoalan ini hampir mirip dengan kasus yang menimpa mantan Bupati Anambas Tengku Mukhtaruddin terkait dana migas yang dititipkan di perbankan.

”Tidak ada urusan pemerintah tingkat dua memikirkan bank tersebut takut gulung tikar jika dana itu dialihkan. Karena perbankan ini kan sudah urusannya swasta,” tegas Ahars, Minggu (10/6).

Baca Juga :  Mendagri Ultimatum Akta Lahir Harus Rampung 85%

Lebih lanjut staf khusus Gubernur Kepri tersebut menceritakan, kalau seandainya Pemda tingkat dua masih berkeras tidak mengalihkan dana tersebut, bahkan tetap pada pendirian mereka, sampai masa tenggang yang diberikan KPK, maka siap-siap menanggung risikonya. Pasti kembali timbul masalah baru nantinya.

”Ini persoalan peraturan yang sudah lama diterapkan. Sebenarnya sederhana saja. Ini masalah kewenangan. Dana tersebut dititipkan selama ini di BPR karena saat itu masih kewenangan pemda/pemko. Kini bisa lagi karena kewenangannya sudah dialihkan dari pemda ke provinsi,” bebernya menegaskan.

Untuk itu, pemerintah tingkat dua atau Pemko-Pemkab yang terikat dengan penyimpanan dana reklamasi pascatambang diminta untuk tidak membangkang.

Pasalnya, saran Koordinator Wilayah II Sumatera Korsup Pencegahan KPK RI tersebut sudah sesuai peraturan perudang-undangan. Tidak hanya KPK, namun Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun telah menyarankan, pemda tingkat dua harus mengikuti saran dan petunjuk KPK RI.

Baca Juga :  Pelni Siapkan KM Lawit Pengganti Bukit Raya

Peralihan kewenangan ini sebenarnya kata dia, sudah lama diterapkan. Hanya saja, karena Pemda berkilah bahwa masih ada alasan konkrit yang masih dipertahankan, maka dana aturan tersebut sampai saat ini belum diselesaikan. ”Turuti saja lah,” saran Nurdin.

Kepala Dinas Pertambangan, ESDM Pemprov Kepri Amjon menambahkan, bahwa setelah lebaran ini pihaknya akan mengumpulkan perwakilan pimpinan dan perwakilan pemda tingkat dua se-Kepri yang terikat masalah penyimpanan dana pascatambang ini.

Amjon menegaskan, bahwa jika Pemda/Pemko yang dianggap selama ini terus membangkang, dan tetap mempertahankan komitmennya, maka KPK langsung yang akan memanggil dan meminta supaya dana tersebut dialihkan ke provinsi.

Baca Juga :  Pekerjaan Rampung, TMMD Ke-105 Karimun segera Ditutup

”Setelah lebaran, kami berkirim surat lagi ke pemda tingkat dua dan pimpinan BPR, terkait rekomendasi KPK ini. Karena ini temuan dalam LHP BPK RI,” tegas Amjon.

KPK mengingatkan, bahwa peralihan dana pascatambang itu harus dialihkan ke provinsi paling lambat dalam tiga bulan ini. Jika tidak dilakukan, maka KPK akan bertindak.

Adapun rincian dana jaminan reklamasi di kabupaten/kota di Kepri yakni, Kabupaten Bintan Rp133 miliar, Kota Tanjungpinang Rp32 miliar, Kabupaten Lingga Rp14 miliar, Kabupaten Natuna Rp226 juta, Kabupaten Karimun Rp52 miliar. Kota Batam Rp340 juta. Totalnya Rp233 miliar.(SUHARDI-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here