Disarankan Bentuk Pusat Ekonomi Baru

0
839
EKONOMI: Para pimpinan DPRD Kepri, BI dan BPS usai rapat membahas ekonomi Kepri.f-istimewa/humas dprd kepri

Saat DPRD Kepri, BPS dan BI Bahas Kondisi Kepri

Ekonomi Kepri yang terpuruk hingga 1,52 persen dianggap sudah sakit dan sulit memulihkannya. Karena itu, perlu dibuat pusat pertumbuhan ekonomi baru.

BATAM – RENDAHNYA pertumbuhan ekonomi Kepri jadi pembicaraan dimana-mana. Semua kalangan membahasnya dan muncul pertanyaan kapan ekonomi Kepri pulih. Pimpian DPRD Kepri, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) perwakilan Kepri pun membahasnya. Salah satu hasil pembahasan mereka, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemungkinan besar tak bisa dicapai lagi.

Pertumbuhan ekonomi Kepri yang hanya 1,52 persen pada triwulan II lalu sebenarnya dapat diantisipasi oleh Gubernur. Pemerintah provinsi Kepri seharusnya menggenjot secepat-cepatnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepri sejak tahun anggaran diketok.

Sayangnya, APBD yang diharapkan sebagai stimulan pertumbuhan ekonomi, justru belum terlihat perannya. Hal ini ditandai dengan menurunnya konsumsi pemerintah yang cukup signifikan pada triwulan II 2017.

Kepala BPS Provinsi Kepri Panusunan Siregar menyebutkan, untuk triwulan II ini, konsumsi pemerintah justru kontraksi di angka minus 6.66 persen. ”APBD Kepri memang hanya menyumbang 5,23 persen dari total angka pertumbuhan ekonomi. Tapi yang mungkin kita lupa bahwa meski kecil, APBD Kepri ini stimulan. Dia yang menarik pertumbuhan ekonomi Kepri,” kata Panusunan Siregar saat rapat koordinasi antara Bank Indonesia dan Komisi II DPRD Kepri di Kantor Bank Indonesia Batam, akhir pekan lalu.

Baca Juga :  Roro Berlayar Hingga Malam

Seharusnya, Pemprov Kepri dan jajaran OPD Kepri harus lincah membelanjakan anggaran itu untuk membangun infrastruktur. Dengan begitu, ekonomi Kepri kembali bergairah. Dengan bergairahnya pembangunan, diharapkan dapat mengangkat laju pertumbuhan ekonomi. ”Saya harus jujur mengatakan bahwa secara fakta empiris analistik statistik, OPD Pemprov Kepri belum memainkan perannya. Bagaimanapun juga pengelolaan APBD, dan APBN ada di tangan mereka,” katanya.

Panusunan menambahkan, bahwa akibat dari lambatnya OPD-OPD ini bergerak, ia memprediksi seluruh sasaran yang ditargetkan tahun sulit terealisasi. ”Dengan capain pertumbuhan ekonomi yang hanya 1,52 persen, maka target RPJMD untuk tahun 2017 yang ditetapkan pemprov Kepri sebesar 5,85 persen tampaknya tidak mungkin lagi bisa dicapai,” katanya lagi.

Selain APBD, BPS dan Bank Indonesia menyebut tiga sektor andalan Kepri saat ini sedang mengalami “sakit” parah. ”Industri pengolahan, konstruksi dan pertambangan-penggalian turun sangat signifikan. Bahkan industri pengolahan dan pertambangan mengalami kontraksi (pertumbuhan minus), terburuk dalam tujuh tahun terakhir,” bebernya.

Baca Juga :  Dibagi ke Pesantren, untuk 2.000 Santri

Kepala Kantor Bank Indonesia Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke Singapura pekan lalu dapat dijadikan momentum kebangkitan ekonomi Kepri.

Maka dari itu, ia merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menjaga iklim bisnis tetap kondusif. ”Untuk jangka pendek, sisi keamanan, regulasi perizinan investasi dan komunikasi dan koordinasi antarinstansi dan pelaku usaha harus terus dijaga,” kata Gusti.

Ia juga merekomendasikan agar pariwisata dikelola baik dengan melibatkan ekonomi kemasyarakatan. Harapannya, ekonomi kemasyarakatan dapat ikut berkembang dan menyumbang pertumbuhan ekonomi di Kepri. ”Misalnya di Lagoi. Saya mengusulkan agar setiap hotel di sana diwajibkan menggandeng masyarakat menjual suvenir. Jadi masyarakat juga ikut diberdayakan,” usulnya.

Untuk jangka panjang, Kantor Bank Indonesia Kepri merekomendasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kabupaten Natuna dan Anambas bisa difokuskan kepada perikanan. Sebab, hingga saat ini, sektor perikanan belum maksimal dikelola.

Industri pengolahan juga harus dikembangkan untuk jangka panjang dengan mewujudkan industri pendukung bagi bahan bakunya. Sehingga, harga produksi barang tidak mahal.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak berterimakasih atas masukan yang diberikan pihak Bank Indonesia dan BPS. Ke depan, ia pun mendelegasikan tugas kepada Komisi II untuk menggagas pertemuan dengan OPD-OPD Kepri yang difasilitasi DPRD. ”Jadi masukan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada OPD tinggal kita awasi. Karena kami gelisah juga melihat pelambatan ekonomi ini,” kata Jumaga.

Baca Juga :  Harga Gas Bumi Hulu Diturunkan

Provinsi Kepri, harus bisa mengembalikan kejayaannya seperti tahun tahun sebelumnya. Maka dari itu, Ia berharap seluruh elemen khususnya Pemprov Kepri untuk serius bekerja membangkitkan ekonomi Kepri. ”Kalau memang ada kepala OPD yang tidak sanggup, ya diganti saja,” tegas Jumaga.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea mengamini permintaan Ketua DPRD Kepri. Atas dasar itu, ia meminta kepada Bank Indonesia dan BPS terus memberikan masukan tiap triwulannya kepada DPRD dan Pemprov Kepri untuk dapat mengambil tindakan.

Komentar lainnya datang dari anggota Komisi II Onward Siahaan. Politisi Gerindra ini meminta agar semua pemangku kebijakan untuk tidak mengeluarkan komentar yang membuat bingung masyarakat. Dalam pertemuan itu, hadir juga anggota komisi II lainnya Rudi Chua dan Asmin Patros.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here