Disdukcapil Wajib Buka Layanan Sabtu-Minggu

0
1136
Warga saat mengurus administrasi kependudukan di Kantor Disdukcapil Tanjungpinang, belum lama ini.f-andri/tanjungpinang pos

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan kepada kepala daerah agar menugaskan para kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memaksimalkan layanan administrasi kependudukan.

TANJUNGPINANG – Salah satunya dengan membuka layanana administrasi kependudukan pada Sabtu dan Minggu. Instruksi ini sendiri tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 471.13/ 5386/SJ dan Nomor 471.13/ 5387/SJ pada Oktober 2017, yang ditandatangani Tjahjo Kumolo atas nama Menteri Dalam Negeri.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan surat edaran (SE) bersifat penting dan harus dilaksanakan oleh semua daerah, termasuk Pemko Tanjungpinang.

Sejak Oktober tahun lalu, Tjahjo Kumolo sudah minta daerah agar hari libur atau Sabtu dan Minggu sekalipun tetap masuk untuk melayani masyarakat yang ingin merekam KTP Elektronik (KTP-el) dan keperluan administrasi kependudukan lainnya Disdukcapil.

Namun, sayang surat edaran tersebut belum dijalankan oleh Pemko Tanjungpinang. Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang, belum menerima surat edaran tersebut, baik dari Kemendagri maupun dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang.

”Pak Irianto sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil belum memberitahukan soal tersebut. Dan saya secara pribadi juga belum menerima surat edaran tersebut,” kata Riono, kemarin.

Baca Juga :  Wako Sediakan Lahan 10 Ha untuk Cabai

Mantan pejabat Pemprov Kepri ini, mengaku tidak ada alasan surat edaran tidak dilaksanakan. Apalagi surat edaran tersebut menyangkut administrasi kependudukan. Setelah ia menerima SE tersebut, ia berjanji akan menjalankan. Namun, ia akan membahasnya, terkait pegawai yang masuk di hari Sabtu-Minggu, apakah dihitung lebur atau seperti sistem yang diterapkan oleh Dinas Kesehatan di Puskesmas, ada jatah libur satu hari sekali.

Sebab, ia membeberkan masih banyak warga Tanjungpinang, memiliki administrasi kependudukan tidak sah. Misalnya, masih banyak warga mengantongi KTP SIAK, padahal KTP SIAK tidak berlaku lagi.

Tidak berlaku untuk admnistrasi pemerintahan, perbankan, sekolah dan administrasi lainnya. ”Coba nanti saya tanya ke Pak Irianto. Surat edaran itu harus kita jalankan,” tegasnya.

Kata dia, ia sudah memanggil dinas terkait, agar warga yang masih memiliki KTP SIAK, harus melakukan rekaman KTP sebelum pelaksanaan pilkada serentak digelar. Ia juga heran, kenapa warga yang masih banyak mengantongi KTP SIAK, tidak mau melakukan rekaman KTP. Padahal, mereka sudah lama tinggal di Tanjungpinang. ”Yang kita temukan warga masih mengantongi KTP SIAK dari Indoensia Timur dan Riau Daratan,” tegasnya.

Baca Juga :  Pelayanan Jadi Lelet

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, kembali menambahkan bahwa SE tersebut bersifat penting dan harus dilaksanakan oleh semua daerah

Dia mengatakan bahwa Mendagri juga memerintahkan adanya pelayanan keliling perekaman KTP-eL. Salah satunya dengan melakukan jemput bola terhadap penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman.

Zudan mengatakan sebenarnya sejumlah tim di setiap kabupaten/kota telah dibentuk untuk kegiatan jemput bola. ”Ya, kita jemput bola dan mendorong masyarakat untuk perekaman dikecamatan atau Dinas Dukcapil,” ujarnya.

Zudan menyebutkan kelompok masyarakat yang paling banyak tidak kunjung merekam adalah para remaja yang baru beranjak 17, yang mana untuk persiapan pilkada mendatang para remaja ini adalah para pemilih pemula. ”Kemudian, kita fokus utama juga ke SMA-SMA (sekolah menengah atas). Kita minta masyarakat aktif merekam. Kalau masyarakat pasif, kita juga tidak bisa apa-apa, harus bekerja keras,” tuturnya.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa seluruh pemilih pemula pilkada telah dimasukkan dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Artinya, hak pilih dari pemilih pemula dijamin, tak perlu ada kekhawatiran. ”Hak pilih pemilih pemilu sudah diakomodasi dalam DP4. Sepanjang sudah ada dalam DP4, nanti tinggal datang ke TPS, bawa surat panggilan atau pemberitahuan memilih,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemko Terima Hibah Barang Sitaan 1 Lori

Dia menjelaskan, DP4 dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri menjadi acuan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit). Hasil coklit untuk menyusun daftar pemilih sementara hingga daftar pemilih tetap.

”Kalau tidak ada di DP4, kan ada coklit tim KPU. Penduduk yang tidak ada di DPT juga tetap boleh mencoblos sesuai alamat dalam suket (surat keterangan kependudukan) atau KTP-el,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Kemendagri terus menggenjot angka perekaman e-KTP dengan menyasar wilayah pedalaman dan perbatasan. Sementara itu, Divisi Logistik KPU Kota Tanjungpinang, Muhammad Yusuf Mahidin, minta kepada pemerintah, supaya segera menjemput bola, bagi warga yang belum melakukan rekaman KTP-el, agar segera. Jangan sampai warga tidak memiliki hak pilih di pilkada nanti, hanya gara-gara tidak memiliki KTP-el atau belum melakukan rekaman KTP-el.(ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here