Dishub Belum Berani Terapkan Parkir Sistem Stiker

0
559
BERJEJER: Banyak kendaraan roda dua berjejer di Kawasan Kota Lama Tanjungpinang. F ABAS/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, 2017 ini kembali menargetkan pendapatan dari retribusi parkir senilai Rp 1,3 miliar. Meskipun 2016 lalu harus diakui, penerimaannya hanya sekitar Rp 900 juta lebih. Alasan berani menargetkan pendapatan Rp 1,3 miliar karena akan menerapkan sistem stiker dari yang sekarang masih karcis.

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni mengaku heran dengan sikap Dishub yang tak kunjung menerapkan sistem stiker. Padahal awal tahun lalu, tepatnya Februari sudah disosialisasikan akan diterapkan.

”Kemarin kan sudah uji coba mau diterapkan sama ASN. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi mengenai karcis stiker tersebut. Heran juga, dalam minggu depan, kami akan jadwalkan pertemuan dengan Dishub terkait alasan tak menerapkan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Dishub Kota Tanjungpinang berkomitmen, penerapakan akan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari pada ASN. Pihaknya juga sudah memesan stiker, yang diinformasikan ke wartawan Tanjungpinang Pos sedang di koorporasi di DPPKAD Kota Tanjungpinang.

Bahkan, sudah ada penarikan iuran stiker kendaraan roda dua dari beberapa ASN. Hanya saja, rencana itu bak ditelan bumi dan sampai kini tidak direalisasikan. Reni menilai pendapatan dari retribusi parkir masih kecil. Meskipun sudah lebih baik dari sistem sebelumnya. Namun masih banyak kebocoran pendapatan. ”Menurut saya pengawasan dari Dishub masih kurang. Jadi penerimaan dari retribusi parkir belum maksimal,” paparnya.

Baca Juga :  Pelayanan RSUD Tanjungpinang Masih Parah

Untuk itu ia menyarankan, Dishub segera menerapkan sistem stiker. Meskipun sistem karcis tetap di jalankan. Jadi masyarakat diberi pilihan, apakah mau menggunakan sistem bayar setiap kali parkir atau mau langganan secara bulanan maupun mungkin tahunan.

”Di Perda sudah sangat jelas mengatur hal ini. Sangat heran kalau tidak bisa direalsiasikan, masyarakat jadi beranggapan ada apa dengan Dishub,” paparnya.

Dengan sistem stiker diterapkan, maka pendapatan parkir yang pasti setiap bulan sudah ada. Serta diharapkan mengurangi kebocoran penerimaan. Terkait sistem pembayaran juru parkir dapat dibahas. Apakah perbulan atau perminggu seperti yang saat ini diterapkan. Ia menilai sistem stiker masih lebih baik dari pada sistem karcis. Cara ini dinilai yang tepat menekan kebocoran iuran parkir. Ada puluhan ribu kendaraan di Tanjungpinang yang berpotensi memberikan retribusi.

Terkait pembelian stiker juga bisa diatur, apakah di Kantor Dishub atau beberapa stan di buka. Misalnya di mal atau bahkan kios-kios yang di kelola BUMD Tanjungpinang. ”Itu tinggal diatur saja, asalkan direalsiasikan,” tuturnya.

(dlp)Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang, 2017 ini kembali menargetkan pendapatan dari retribusi parkir senilai Rp 1,3 miliar. Meskipun 2016 lalu harus diakui, penerimaannya hanya sekitar Rp 900 juta lebih. Alasan berani menargetkan pendapatan Rp 1,3 miliar karena akan menerapkan sistem stiker dari yang sekarang masih karcis.

Baca Juga :  Imigrasi Buka Pelayanan di Hari Sabtu

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang, Reni mengaku heran dengan sikap Dishub yang tak kunjung menerapkan sistem stiker. Padahal awal tahun lalu, tepatnya Februari sudah disosialisasikan akan diterapkan.

”Kemarin kan sudah uji coba mau diterapkan sama ASN. Tetapi sampai sekarang tidak ada kabar lagi mengenai karcis stiker tersebut. Heran juga, dalam minggu depan, kami akan jadwalkan pertemuan dengan Dishub terkait alasan tak menerapkan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini.

Dishub Kota Tanjungpinang berkomitmen, penerapakan akan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dari pada ASN. Pihaknya juga sudah memesan stiker, yang diinformasikan ke wartawan Tanjungpinang Pos sedang di koorporasi di DPPKAD Kota Tanjungpinang.

Bahkan, sudah ada penarikan iuran stiker kendaraan roda dua dari beberapa ASN. Hanya saja, rencana itu bak ditelan bumi dan sampai kini tidak direalisasikan.

Reni menilai pendapatan dari retribusi parkir masih kecil. Meskipun sudah lebih baik dari sistem sebelumnya. Namun masih banyak kebocoran pendapatan. ”Menurut saya pengawasan dari Dishub masih kurang. Jadi penerimaan dari retribusi parkir belum maksimal,” paparnya.

Baca Juga :  Dinkes Bakal Gelar Imunisasi Campak

Untuk itu ia menyarankan, Dishub segera menerapkan sistem stiker. Meskipun sistem karcis tetap di jalankan. Jadi masyarakat diberi pilihan, apakah mau menggunakan sistem bayar setiap kali parkir atau mau langganan secara bulanan maupun mungkin tahunan.

”Di Perda sudah sangat jelas mengatur hal ini. Sangat heran kalau tidak bisa direalsiasikan, masyarakat jadi beranggapan ada apa dengan Dishub,” paparnya.

Dengan sistem stiker diterapkan, maka pendapatan parkir yang pasti setiap bulan sudah ada. Serta diharapkan mengurangi kebocoran penerimaan. Terkait sistem pembayaran juru parkir dapat dibahas. Apakah perbulan atau perminggu seperti yang saat ini diterapkan. Ia menilai sistem stiker masih lebih baik dari pada sistem karcis. Cara ini dinilai yang tepat menekan kebocoran iuran parkir. Ada puluhan ribu kendaraan di Tanjungpinang yang berpotensi memberikan retribusi.

Terkait pembelian stiker juga bisa diatur, apakah di Kantor Dishub atau beberapa stan di buka. Misalnya di mal atau bahkan kios-kios yang di kelola BUMD Tanjungpinang. ”Itu tinggal diatur saja, asalkan direalsiasikan,” tuturnya. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here