Dishub Kepri Target Rp 6 Triliun dari Laut

0
1095
Jumhur Ismail

Jamhur Pakai Dasar Undang-Undang 23 

Tanjungpinang – DINAS Perhubungan (Dishub) provinsi Kepri bertekat tahun 2017, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari yang sudah dietujui saat ini Rp 3,360 triliun pertahun. Peningkatan tersebut, dipungut dari hasil kegiatan kepelabuhanan.

Dishub memasang target, Rp 6 triliun per tahun apabila jasa kepelabuhanan Kepri bisa diawasi dan dikelola dengan baik, karena UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Pemda) sepenuhnya mengatur terkait hak kelola sumber daya alam (SDM) yang berasal dari laut.

UU 23 ini, jelas mengatur kewenangan daerah provinsi untuk mengelola SDA dilaut dimana meliputi, eksplotasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, pengaturan administrarif, pengaturan tata ruang, ikut serta dalam memelihara keamanan dilaut, dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara.

”Kewenangan itu paling jauh 12 mil laut,” jelas Jumhur Ismail, kemarin.

Selama ini kata dia, Pemerintah Provinsi Kepri tidak mendapatkan keuntungan ini 1 rupiah pun. Sehingga ke depan, ia menegaskan tidak mau lagi kewenangan yang banyak merugikan masyarakat Kepri itu lepas begitu saja.

Bahkan UU No 32 tahun 2014 tentang keluatan pun menegaskankan, setiap orang yang melakukan pemanfaatkan ruang laut secara menetap, diwilayah perairan dan wilayah yuridis wajib memiliki izin lokasi, jika hal itu dilanggar maka sanksi pidana 6 tahun serta denda paling banyak Ro 20 miliar.

”Kita siap pasang badan sampai kewenangan ini jelas sesuai aturan,” tegas Jumhur.

Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut Aziz Kasim Djoe, dia membeberkan ada sebanyak 18 lokasi aktivitas kepelabuhanan di Kepri yang selama ini tidak menyumbang PAD.

”18 lokasi itu, antara lain di Kota Batam, Karimun serta Bintan,” bebernya.

Nah jika 18 lokasi ini dikelola provinsi sepenuhnya, tentu pencapaian peningkatan PAD Rp 6 triliun tersebut pasti bisa tercapai.

”Kami saat ini masih melakukan tertib admininistrasi,” timpal Aziz

Target triliunan tersebut, menurut Jumhur akan dipungut melalui Badan Usaha Pemerintah (BUP) Kepri sesusai aturan pemerintah. Kegiatan tersebut antara lain, adalah labuh jangkar, pemberian izin, serta termasuk dwelling time.

Sebelumnya DPRD Kepri juga sudah menyuarakan untuk mengejar target pendapatan dari labuh jangkar di Kepri. Saat ini ada 18 lokasi labuh jangkar yang tersebar di seluruh Kepri.

Namun sayangnya, penerimaan dari labuh jangkar ini malah ditarik ke pusat. Untuk diketahui, setiap tahunnya, laut Kepri dilabuhi sekitar 292 ribu kapal berbadan besar.(SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here