Dishub Kota Tak Punya Alat Uji KIR

0
365
Syaiful bersama Kanit Regident Ditlantas Polda Kepri dan Kapolres Bintan. f-istimewa

TANJUNGPINANG – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Kepri mendesak Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan Pemkab Bintan agar segera memiliki alat uji KIR

terakreditasi. Dari tujuh kabupaten/kota di Kepri hanya Kota Batam yang memiliki alat uji KIR terakreditasi. Tak heran, mobil yang ada di Pulau Bintan, kalau mau uji KIR harus dibawa ke Batam.

Menurut Syaiful, Ketua DPD Organda Provinsi Kepri, karena Pemkab Bintan dan Pemko Tanjungpinang tidak punya alat uji KIR membuat banyak mobil yang sudah tidak layak lagi, tapi tetap saja beroperasi. Dampaknya, banyak kecelakaan lalulintas. Ia melihat ada tiga penyebab terjadinya kecelakaan, akhir-akhir ini marak di Tanjungpinang dan Bintan. Pertama, kecelakaan bisa terjadi karena disebabkan human error, atau kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh kesalahan manusia itu sendiri. Ada juga disebabkan oleh prasarana jalan/rambu-rambu lalu lintas yang kurang baik, kelaikan jalan.

Kelaikan kendaraan dari beberapa kasus kecelakaan yang terjadi diwilayah Tanjungpinang-Bintan, juga disebabkan kelalaian sang pengemudi, kemudian diakibatkan rem blong, hal ini sangat fatal tentang keselamatan nyawa manusia dan sudah beberapa kali tabrakan yang terjadi hingga merenggut nyawa.

Kata dia, kelaikan kendaraan sangat penting karena ini menyangkut keselamatan dan nyawa manusia. Dinas Perhubungan dapat men-stop operasi sebuah kendaraan jika kondisinya tidak laik jalan.

Dengan tidak adanya alat uji KIR berarti kendaraan angkutan umum untuk wilayah Tanjungpinang saat ini tidak melakukan uji kir, tidak diuji kelayakan kendaraannya.

”Kami dari Organda sangat berharap kepada Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan segera memfasilitasi Dinas Perhubungan masing-masing dengan peralatan uji KIR yang yang terakriditasi sesuai anjuran Dirjend Perhubungan Darat (Hubdat) Kementrian Perhubungan Darat untuk pengadaan alat uji KIR,” ujarnya.

Syairul juga mengharapkan agar Gubernur Provinsi kepulauan Riau H Nurdin Basirun agar mendorong pemerintahan kabupaten/kota se-Kepri untuk memiliki alat uji KIR tersebut. Jika kabupaten dan kota tidak memiliki anggaran untuk membeli alat tersebut.

”Seharusnya bapak gubernur dapat menganggarkan melalui APBD Provinsi,” harapnya.

Kata dia, dengan tidak adanya alat uji KIR tersebut juga menjadi kendala bagi transportasi angkutan umum untuk memperpanjang pajak.

Karena syarat mengurus pajak harus mengantongi izin KIR. Pemerintah sebagai regulator harus segera mencarikan solusi, jangan kaku dalam mengambil sebuah kebijakan.

”Jangan buat masyarakat menjadi dilema dalam menjalankan usaha sehingga terkesan terhambat masyarakat dalam menjalankan usahanya,” bebernya.

Sambung dia, dari 7 kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri hanya Dishub batam yang memiliki alat uji kir yang terakriditasi, daerah lainnya belum ada.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Bambang Hartanto, mengatakan bagi kendaraan yang ingin melakukan KIR, Dishub hanya memberikan surat pengantar, agar mereka melakukan KIR ke Kota Batam.

”Alat KIR yang kita pakai, tidak bisa digunakan karena tidak sesuai aturan yang baru. Jadi, yang mau KIR kita arahkan ke Batam,” ujarnya.

Sambung dia, tidak adanya alat KIR di Tanjungpinang sesuai aturan yang baru, maka Tanjungpinang akan kehilangan pendapatan asli daerah (PAD).

”Alatnya cukup mahal. Otomatis PAD kita berkurang karena tidak ada uji KIR yang di lakukan Dishub Tanjungpinang,” bebernya. Ia membeberkan alat uji KIR yang digunakan selama ini tidak boleh lagi digunakan karena tidak sesuai aturan yang berlaku. (bas) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here