Dishub Minta Ongkos ke Penyengat Legal

0
148
masyarakat saat turun dari pelabuhan dan naik pompong menuju ke Pulau Penyengat, kemarin. Dishub Kota Tanjungpinang ingin tarif tambang harus sesuai SK Walikota yang akan dibahas bersama. f-andri/tanjungpinang pos
Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tanjungpinang ingin tarif tambang pompong dari Tanjungpinang ke Penyengat memiliki dasar hukum. Begitu juga untuk rute sebaliknya.

TANJUNGPINANG – Tarif yang diterapkan pengelola pompong di pelabuhan tersebut harus memiliki SK dari Walikota (Wako) Tanjungpinang.

Tujuanya, supaya tarif tambang yang diberlakukan oleh para penampang pompong Pulau Penyengat legal alias resmi. Sehingga tarif pompong tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.

Selama ini, penampang pompong hanya memberlakukan tarif tambang pompong sekitar Rp7 ribu ke penumpang. Sehingga tidak ada dasar hukum yang jelas.

”Kita hanya ingin menertibkan administrasi saja,” kata Bambang Hartanto, Kepala Dishub Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Senin (25/3).

Keinginan tersebut, sudah disampaikan ke pihak penambang pompong melalui pertemuan yang dilakukan bersama Jasa Raharja Tanjungpinang.

Dishub Kota Tanjungpinang sudah dua kali mengadakan pertemuan bersama antara penambang pompong dengan Jasa Raharja.

Menurutnya, pertemuan pertama yang dipimpin dia sendiri sebagai Kepala Dishub Kota Tanjungpinang berlangsung di Aula Kantor Dishub Kota Tanjungpinang berada di Terminal Sungai Carang pada 2018 lalu. Pertemuan kedua, masih ditempat yang sama dan menghadirkan para penambang pompong dan Jasa Raharja.

”Minggu lalu kita adakan pertemuan dengan mereka. Memang belum ada hasilnya. Karena ini perlu kita bahas lagi bersama,” ucap dia.

Selain tertib administrasi, kata Bambang, pihaknya ingin tarif tambang pompong yang diterapkan para penambang pompong sudah tidak bisa sesuka hati.

Artinya, ada dasar serta hitung-hitung dan kajian yang perlu dilakukan, apabila terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak langsung pada penambang pompong tersebut.

Misalnya, ada terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mencapai Rp10 ribu. Kenaikan BBM tersebut bakal berdampak pada para penambang pompong.

Otomatis para penambang pompong akan menaikkan tarif tambang tersebut. Penerapan tarif tambang tersebut perlu dilakukan kajian serta hitung-hitung.

”Tidak sesuka hati, main naik tarif tambang saja,” terang dia.

Kemudian, pihaknya ingin masyarakat sebagai penumpang pompong memiliki hingga dapat asuransi keselamatan selama berlayar dari Jasa Raharja, apabila terjadi yang tidak diinginkan di laut nantinya. Untuk memiliki serta mendapatkan asuransi keselamatan penumpang, tegas dia, perlu adanya pembahasan bersama, yang melibatkan penampang pompong dengan Jasa Raharja. Sehingga jelas iuran asuransi yang akan diterapkan nantinya. Apakah iurannya akan langsung digabungkan dari tarif tambang, atau seperti apa.

”Ini yang jelas. Selama inikan tidak adanya asuransi keselamatan penumpang, apabila terjadi kejadian yang tidak diinginkan,” sebut dia. (dri)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here