Diskresi dalam Pengisian Jabatan Pimpinan di Pemerintahan

0
636
H. Hendra Arjuna, SH,MH

H. Hendra Arjuna, SH,MH
Dosen Hukum Administrasi Negara

Kalau dilihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta (2002), Diskresi memiliki pengertian kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi. Pengertian tersebut adalah pengertian nonyuridis.

Van wijk/Konijnenbelt, dalam bukunya yang berjudul Hoofstukenvan Administratief Recht, mengatakan, Kekuasaan pemerintahan tidaklah semata sebagai sesuatu kekuasaan terikat, tetapi juga merupakan suatu kekuasaan bebas (discretionary power)”.

Demikian juga dengan N.H. Spelt J.B.J.M ten Berge dalam bukunya yang berjudul Inleiding Vergunningenrecht. Di halaman 34 di bukunya itu, ia menyebutkan, Kebebasan yang diizinkan peraturan perundang-undangan bagi organ pemerintahan untuk membuat keputusan dapat dibedakan yaitu kebebasan kebijaksanaan dan kebebasan penilaian.

Kebebasan kebijaksanaan (beleidsvrijheid) adalah apabila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ pemerintahan tersebut bebas untuk tidak menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi.

Sementara makna kebebasan penilaian adalah sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan ekslusif, apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah terpenuhi”.

Jadi, “Diskresi” dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk pejabat Pembina Kepegawaian memiliki makna pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan memberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,vide pasal 1 angka 14 UU No.5 Tahun 2014.

Menurut Dr. Philipus M Hadjon, SH dalam tulisannya yang berjudul, “Fungsi Normatif Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih halaman 7, mengatakan, kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang adalah kewenangan atributif.

Artinya, kewenangan atributif itu tidak dapat dilimpahkan, kecuali kalau ada klausul yang menyebutkan dapat dilimpahkan dalam peraturan dasarnya.

Berdasarkan asas praduga “rechtmatig”, “diskresi” dalam menetapkan 1 (satu) orang dari 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi menjadi pejabat pimpinan tinggi di instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah adalah perbuatan “rechtmatig”.

Atau perbuatan yang sah menurut hukum sampai ada keputusan pembatalan. Hukum Administrasi Indonesia menganut asas praduga “rechtmatig” tersebut, vide Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Asas praduga “rechmatig” memberi ruang hukum bagi yang berkepentingan untuk melakukan “tootsingrecht” atau pengujian hukum.

Pengujian hukum terhadap “diskresi” tidak cukup dilakukan dengan Undang-undang atau “wetmatig” saja. Pengujiannya mesti dengan asas-asas hukum.

Yaitu azas umum pemerintahan yang baik. Seperti pengertian yang dijabarkan dalam “algemene beginselen van behoorlij bestuur“,vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004. Penjelasan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.9 Tahun 2004 dirincikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu meliputi asas: kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas.

lalu, azas umum pemerintahan manakah yang tepat dijadikan dasar pengujiannya? jawabnya itu adalah kewenangan Hakim Adminisrtasi untuk menentukannya. Hakimlah yang tahu hukumnya “ius curianovit”. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here