Disnaker Akan Gelar Rapat UMK

0
66
Wahyudi Eka Putra

Pihak Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Lingga melalui bidang Tenaga Kerja mengaku telah menerima surat penetapan UMK 2019 dari Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan akan menggelar rapat penentuan besaran UMK.

LINGGA – Karenanya, Dalam waktu dekat ini, Bidang Tenaga Kerja akan menggelar rapat bersama tripartit untuk menetapkan besaran UMK tahun depan.

”Dari surat yang kami terima, didalamnya menyatakan kalau inflasi Nasional sebesar 2,88 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,15 persen,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja Wahyudi Eka Putra ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (22/10) pagi.

Wahyudi juga mengaku, telah mengajukan anggaran untuk secepatnya menggelar rapat tripartit sehingga dapat menentukan besaran UMK tahun depan.

Setelah itu, hasil rapat nantinya akan diserahkan kepada Bupati Lingga yang selanjutnya akan direkomendasikan kepada Gubernur Kepri untuk ditetapkan.

Dari hitungan berdasarkan besaran jumlah infalsi secara nasional, serta jumlah pertumbuhan ekonomi maka UMK 2019 Kabuapten Lingga akan meningkat sekitar 8,03.

Artinya, jika dihitung dari angka Rp2.590.116 maka besaran UMK 2018 makan tahun depan UMK Kabupaten Lingga meningkat kurangnya lebih sekitar Rp200 ribu.

”Namun, angka itu masih akan kami tetapkan secara musyawarah bersama tripartit. Nantinya, akan melalui persetujuan oleh Gubernur Kepri lebih dulu untuk ditetapkan,” ujar Wahyudi.

Menurut catatan Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Lingga, pada tahun ini sebanyak 54 perusahaan dan badan usaha yang tercatat dan telah dilakukan monitoring.

Dari jumlah tersebut, hanya 30 perusahaan dan badan usaha yang melaksanakan putusan UMK. Sehingga, 24 lainnya tidak memberikan gaji sesuai dengan UMK.

Menurut Wahyudi, sebagian perusahaan atau badan usaha tersebut dan pengawas provisni telah melakukan pemeriksaan.

Selanjutnya, tahun depan Bidang ketenagakerjaan Kabupaten Lingga akan melakukan pembinaan kepada sejumlah perusahaan yang belum menetapkan UMK bagi karyawan mereka.

”Setelah dilakukan pembinaan dan tidak juga mengindahkan ketetapan gaji sesuai UMK tahun depan. Kami akan serahkan kepada provinsi yang memiliki wewenang sebagai pengawasan dan semestinya akan tersangkut sesuai dengan UU no 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan,” ujar Wahyudi. (TENGKU)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here