Dispar Mesti Gencar Promosi Wisata

0
583
Pejabat Kemenpar dan Pejabat Pemprov kepri saat menijau suvenir yang dijajakan ke wisman di mal-mal.F-martua/tanjungpinang pos

BATAM – DPRD Batam yang meminta Dinas Parawisata (Dispar) Batam promosi parawisata ke mancanegara. Walau pesan itu bukan untuk BP, namun BP yang belakangan ini gencar menggarap parawisata, sudah merencanakan promosi parawisata ke mancanegara. Namun sebelum promosi ke mancanegara dilakukan, BP Batam akan membentuk Biro Parawisata, Februari 2018.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Bambang Purwanto, Selasa (9/1) mengatakan, pihaknya berencana melakukan promosi parawisata ke mancanegara. Namun secara teknis, promosi parawisata yang bisa dilakukan secara bersamaan dengan promosi investasi itu, akan dilakukan setelah Biro Parawisata terbentuk. ”Kita akan lakukan,” katanya

Rencana pembentukan Biro Parawisata BP Batam diakui, akan dilakukan Februari 2018. Promosi parawista sendiri bisa dilakukan BP Batam secara efektif, menggunakan jaringan bisnis BP Batam di berbagai negara. Promosi parawisata juga bisa disejalankan dengan promosi investasi termaksud melalui kantor perwakilan BP Batam di Singapura dan Jepang. ”Setelah dibentuk akhir Februari ini lah,” sambungnya.

Baca Juga :  Satu dari 24 Pemasok Xiaomi Ajukan Investasi

Diakui, BP Batam akan menambah dua devisi baru dalam reorganisasi. Selain biro pariwisata ada juga biro harmonisasi kebijakan. Dua biro ini akan mulai menjalankan tugas pada Maret 2018. Menurut Bambang, konsep perubahan struktur organisasi saat ini sudah disampaikan kepada Dewan Kawasan (DK) dan Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

”Saat ini kami masih menunggu arahan dari DK, kalau tidak saya yang dipanggil beliau yang akan ke Batam,” kata Bambang.

Biro pariwasata dibentuk sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2000 penganti UU nomor 1 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan tercantum dalam huruf c. Dimana disebutkan, untuk mengoptimalkan pariwisata Batam perlu membentuk unit khusus yang menangani terkait pariwisata, yang memang Batam memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pariwisata.

”Atas dasar itulah BP Batam membantuk biro pariwisata,” sambungnya.

Sementara biro harmonisasi kebijakan, diakui dibentuk untuk mengkoordinasikan apa yang menjadi kebijakan Kepala BP Batam kepada masing-masing deputi. Sehingga akan lebih mudah dan cepat dalam harmonisasi sebuah kebijakan BP Batam. ”Biro ini nantinya akan langsung di bawah Kepala BP Batam. Biro harmonisasi kebijakan juga akan memantau program-program kerja untuk dilaporkan kepada Kepala BP Batam,” imbuhnya.

Baca Juga :  Stok Beras Batam Menipis

Di tempat berbeda, anggota Komisi II DPRD Kota Batam Hendra Asman mendorong Pemko melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Batam, menciptakan promosi-promosi dan pembenahan objek wisata agar wisatawan mancanegara dan lokal tertarik ke berkunjung ke Batam. ”Tentunya promosi pariwisata ini akan dibantu oleh semua pihak, khususnya program atau kegiatan pariwisata di BP Batam,” katanya.

Dia mengatakan posisi Batam yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia menjadikan daya tarik serta nilai tambah bagi wisatawan mancanegara dan lokal. Apalagi jika pemerintah daerah serius membangun dan memperbaiki destinasi-destinasi yang ada.

”Kita sudah mendengar kalau BP akan membangun destinasi baru sebagai penunjang wisata. Tentunya ini harus disinergitaskan dengan Pemko Batam yang mendapatkan target kunjungan wisatawan dan sebagai pendapatan ke kas daerah,” katanya.

Baca Juga :  Gas Bumi Masih Menjadi Energi Paling Efisien

Hendra juga mengatakan, sektor-sektor lainnya yang mendukung pariwisata juga harus dibenahi seperti kenyamanan transportasi bagi wisatawan. Permasalahan antara trasnportasi konvensional dan online harus segera diselesaikan dengan mengeluarkan kebijakan yang jelas dan tidak memberatkan pihak manapun.

”Untuk menghidupkan sektor pariwisata di Batam, tak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh keamanan, kenyamanan serta pembenahan transportasi umum,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. ”Harus didukung dengan pembenahan sektor transportasi umumnya serta keamanan atau kondusifitas di tengah masyarakat. Konflik di lapangan antara angkutan umum berbasis online atau dalam jaringan dengan transportasi umum konvensional, harus diselesaikan,” katanya. (MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here