Dispenda Maksimalkan Retribusi Wisata

0
454
PENGUNJUNG lokasi wisata pemandian air panas saat berendam.F-TENGKU/TANJUNGPINANG POS
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail menilai, pentingnya memaksimalkan pendapatan dari retribusi tempat pariwisata.

LINGGA – Hingga saat ini, pemasukan dari retribusi tempat pariwisata masih minim.

”Kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait, untuk membahas retribusi dari tempat wisata,” kata Muzamil, kemarin.

Muzamil menyebutkan, Kabupaten Lingga memiliki banyak tempat wisata yang berpotensi besar untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan adanya retribusi ke daerah, lanjut Muzamil, Pemerintah Daerah juga bisa mengembangkan tempat tersebut.

“Seperti pemandian air panas, Pulau Beban, air terjun resun dan banyak lagi tempat wisata lainnya,” ucapnya.

Selain memaksimalkan retribusi dari tempat wisata, Dispenda Lingga juga akan memaksimalkan retribusi dari pas pelabuhan.

Baca Juga :  Jalan Pesisir Selesai Tahun Ini

Selama ini, untuk retribusi pelabuhan baru dipunggut dari pelabuhan Jagoh dan Tanjung Buton.

”Ke depannya kita akan berkoordinasi dengan pengelola pelabuhan Roro untuk ada pemasukan ke daerah,” imbuhnya.

Pada akhir tahun 2018 lalu, Bapenda menargetkan pendapatan retribusi dari sektor pajak tahun 2019 sebesar Rp27 miliar.

Untuk mencapai target ini, Bapenda Lingga akan mengejar sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari lahan eks perusahaan tambang yang pernah beroperasi di Lingga.

”Sejauh ini, kami telah mendata 36 persusahaan tambang yang pernah beraktivitas di Lingga. Potensi pendapatan dari sektor ini, yang tertunggak diperkirakan mencapai Rp3,2 miliar,” kata Kepala Bapenda Kabupaten Lingga, Muzamil Ismail kepada Tanjungpinang Pos, Kamis (20/13).

Baca Juga :  Tingkatkan SDM Lingga, 11 Orang Dikirim Pelatihan

Dijelaskan, besaran nilai Rp3,5 miliar PBB yang tertunggak ini diperoleh dari luas lahan yang 35,2 hektar lahan yang dikuasai perusahaan tambang.

Diperkirakan potensi PBB yang bisa dimaksimalkan akan bertambah jika perusahaan tambang lain yang beroperasi di Kecamatan Senayang telah terdata.

”Pendataan lahan milik eks tambang ini, masih di Pulau Singkep dan sebagian Pulau Lingga. Untuk perusahaan tambang di Senayang akan menjadi target pendataan selanjutnya,” jelas Muzamil.

Namun, dari 36 perusahaan tambang, kata Muzamil baru satu perusahaan pertambangan yang memberikan konfirmasi atas tunggakan PBB. Sedangkan, 35 perusahaan lain belum memberikan konfirmasi.

”Kami masih menunggu itukan baik perusahaan-perusahaan tambang yang belum memberikan konfirmasi. Bila tidak juga kami akan surati kedua dan ketiga. Selanjutnya akan meminta bantuan Satpol PP, untuk memasang spanduk ditanah yang dikuasai pengusaha dengan tulisan menunggak PBB,” jelas Muzamil.

Baca Juga :  Kue Bilis Mak Tam Sampai Ke Bali

Untuk merealisasikan pendapatan PBB lahan eks tambang, Tahun 2019 mendatang Bapenda akan membentuk bidang khusus PBB sendiri. Dengan begitu diharapkan, dapat memaksakan pendapatan dari PBB.

”Ke depannya saya berharap kepada pengusaha yang ingin berinvestasi di Lingga, terlebih dahulu mengurus PBB. Dengan begitu kalau suatu saat perusahaan tidak beroperasi tidak menjadi penunggak pajak,” imbuhnya. (TENGKU)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here