Disperkim Bikin Tukang Sapu Nganggur

0
792
Salah satu THL Penyapu Jalan usia lanjut dia cara seremonial penerimaan piala Adipura, beberapa waktu lalu.

TANJUNGPINANG – Karena usia sudah di atas 60 tahun, sekitar 25 orang Tenaga Harian Lepas (THL) petugas kebersihan Dinas Perkim Kota Tanjungpinang diputus kontrak kerjanya.

Kepala Seksi Kebersihan Dinas Perkim Kota Tanjungpinang, Oped menuturkan, risiko di lapangan menjadi pertimbangan utama memutuskan kontrak kerja THL yang usianya di atas 60 tahun.

Risiko itu seperti tertabrak kendaraan di jalan, jatuh saat menyapu, sakit-sakitan sebelum pergi bekerja serta risiko lainnya.

Sesuai data yang disusun, 25 orang THL lansia yang kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Dari perencanaan sebelumnya 29 orang.

”Empat orang lainnya masih 59 tahun, jadi kami pertimbangkan, yang empat orang itu masih bisa bekerja,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Jumat (1/3).

Ditanya, apakah 2018 lalu ada THL penyapu jalan lansia yang mengalami kecelakaan saat kerja, kata dia, tidak ada.

”Tidak ada THL yang tertabrak 2018 lalu. Tapi kami meminimalisir risiko itu, maka mengusulkan pembatasan usia kerja,” tuturnya.

Menurutnya, jika ada kejadian Lakalantas maka akan membebani dinas terkait. Untuk itu, kebijakan memutuskan kerja Lansia lebih tepat.

Dituturkannya, para lansia tidak tepat berja maksimal dengan lokasi kerja sekitar 500-1.000 meter. Tergantung dari tingkat kebersihan lokasi tersebut.

Oped menuturkan, mengantisipasi gejolak diberikan kesempatan kepada THL lansia untuk mengusulkan anggota keluarga atau kerabat menggantikan mereka.

Dari data yang dimiliki, sudah ada enam orang diantara mereka yang mengusulkan. Sedangkan lainnya masih belum ada konfirmasi.

Ditambahkannya, petugas THL penyapu jalan kini 156 orang. Dengan jumlah ini menurutnya masih kekurangan sekitar 70 orang untuk memenuhi kebutuhan di kawasan Tanjungpinang Timur yang lebih luas.

Kepala Bidang (Kabid) Perkim Kota Tanjungpinang, Wanbok menuturkan, sudah menyampaikan usulan terkait pemutusan kerja THL penyapu kepada kepala daerah melalui kepala dinas.

”Kami sudah kirimkan surat, tapi memang belum ada balasan. Intinya sementara ini, per 1 Maret THL Lansia sudah tidak bekerja,” ucapnya singkat.

Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu merasa kebijakan itu tidak tepat. Menurutnya, selagi para lansia bisa dan mau bekerja itu bagus.

”Terkecuali pemerintah memiliki program khusus. Bila tidak, mari kita dukung orangtua aktif beraktivitas,” ucapnya.

Informasi ini diterima dari beberapa THL yang mengadu secara langsung kepadanya. Bahkan mereka merasa kecewa dan meminta ada kebijakan yang memberikan kesempatan mereka mencari nafkah. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here