Distamben Tak Tegas, Mahasiswa Demo

0
625
Demo tambang: Sejumlah mahasiswa demo di depan Kantor Distamben Provinsi Kepri, Jumat (6/10). Mahasiswa mendesak Distamben Kepri menindak tambang pasir dan tambang timah yang beroperasi secara ilegal. f-suhardi/tanjungpinang pos

Tambang Pasir dan Timah Ilegal Marak

Sejumlah mahasiswa yang tergabung di dalam Aliansi Pemuda Terpelajar (Apatar) Kepri ramai-ramai mendatangi Kantor Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Distamben ESDM) Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (6/10).

TANJUNGPINANG – Mahasiswa yang unjuk rasa menilai, Distamben ESDM Pemprov Kepri tak tegas dalam mengawasi serta menertibkan aktivitas pertambangan ilegal pasir rakyat bahkan tambang timah yang makin marak dan bebas di Bintan. Mahasiswa meminta agar aktivitas tambang itu ditertibkan serta oknum terkait diberikan sanksi hukum.

Koordinator Aksi Firman menyampaikan, selama ini Distamben tidak tegas bahkan seperti membiarkan aktivitas tambang pasir dan timah beroperasi secara ilegal hingga jumlahnya makin marak dilakukan di Bintan. Padahal kata dia, cepat atau lambat, akibat dari kegiatan tersebut, akan berdambak buruk untuk wilayah Bintan salah satunya terjadi penurunan lahan yang cukup mengkhawatirkan.

”Setiap tahun tinggi daratan di Bintan itu turun. Data yang kami himpun dari DLH Kehutanan Kepri, bahwa setiap tahun permukaan daratan di wilayah menurun,” jelas Firman.

Menurut dia, kekesalan para mahasiswa yang datang saat ini bukan tanpa alasan. Aktivitas tambang pasir ilegal dengan modus pasir rakyat tersebut sangat merugikan. Jika aktivitas ilegal tersebut terus berjalan, dikhawatirkan berdampak negatif bagi lingkungan.

Parahnya lagi sambungnya, 40 persen dari wilayah bintan kini permukaannya mengalami penurunan. Ini bakal menjadi ancaman karena disekeliling pulau bintan merupakan lautan. Dikhawatirkan lama kelamaan pulau bintan bakal tengelam.

Sesuai dengan UU No 23 tahun 2014, kewenangan pertambangan dialihkan ke Provinsi. Dengan demikian, Pemprov Kepri, cepat ambil tindakan dan berbuat serta mengawasi aktivitas yang sangat merugikan lingkungan tersebut. Terlebih, para pelaku bisnis tersebut merupakan para mafia yang hanya ingin mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.

Firman bersama rekannya, pada saat aksi tersebut juga menunjukkan data, bahwa ada lebih kurang, 96 titik lokasi tambang pasir dan timah di Bintan yang aktivitasnya berlangsung secara ilegal. Di antaranya, 34 titik di kawasan Kecamatan Gunung Kijang, 19 titik di Sri Lobam, 18 titik di kawasan Sakera, 14 titik di Tanjung Berakit, 8 titik di daerah Teluk Bintan, serta 3 tituk di kawasan Sekuning. ”Untuk itu, kami menuntut Pemprov Kepri melalui Dinas ESDM segera menindak pelaku tambang, yang selalu mengatas namakan tambang rakyat,” tegasnya.

Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Pertambangan Mineral Dinas ESDM Provinsi Kepri, Reza Muzzamil Jufri, berjanji turun bersama aparat kepolisian untuk menindak tegas ativitas pertambangan pasir ilegal khususnya di Pulau Bintan. ”Kami menerima aduan dari adek-adek Apatar ini. Intinya apa yang disampaikan, sangat baik untuk kemajuan ke depan. Kita berharap kepada seluruh masyarakat, untuk turut serta membantu Distamben, tidak hanya pihak kepolisian yang selama ini sudah turut serta mengawasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Reza menyampaikan, bahwa dirinya bersama tim Distamben lainnya, pada Selasa lalu sudah turun ke lokasi tambang timah yang diduga tidak mengantongi izin yang resmi beroperasi di Desa Sri Bintan, Teluk Sebong. Saat terjun ke lokasi tidak ada tanda-tanda bekas galian maupun aktivitas lainnya.

Kepada Tanjungpinang Pos, Reza menuturkan pihaknya sudah terjun ke lokasi bahkan menggali sejumlah informasi dari masyarakat sekitar.

Informasi yang ia dapat di lapangan, tidak ada aktivitas pertambangan ilegal seperti yang dihebohkan masyarakat Bintan akhir-akhir ini. Ia memastikan, mungkin masyarakat salah persepsi, ada aktivitas eksplorasi atau aktivitas mencari atau melakukan penjelajahan. ”Mungkin pada waktu itu, ada aktivitas eksplorasi bukan melakukan penambangan secara ilegal,” tegas Reza.

Hadir saat puluhan mahasiswa mendatangi kantor Distamben ESDM Kepri di Pulau Dompak, terlihat sejumlah personel polisi Resor Tanjungpinang, dan Satpol PP Kepri turut menjaga dan mengawasi. Hingga aksi unjuk rasa selesai, aktivitas di pusat kantor Gubernur Kepri tersebut, berjalan lancar. (SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here