Ditolak BC, Kasus Mikol Diserahkan ke Kemendag

0
756
Pelimpahan kasus: Ribuan kardus minuman beralkohol berbagai merek yang diselundupkan saat diserahkan ke Kementerian dan Perdagangan. kemarin. f-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Sekitar 1000 karton minuman beralkohol (mikol) yang ditangkap Kodim 0315/Bintan beberapa waktu lalu dilimpahkan ke Kementerian dan Perdagangan. Penyelundupan minuman beralkohol ini ditaksir membuat kerugian negara mencapai Rp 7 miliar.

Hanya saja, pihak Bea dan Cukai tanjungpiang menolak untuk menerima berkas penyelundupan mikol tersebut dengan alasan yang tidak jelas. 1000 karton mikol berbagai merek ini juga tidak memiliki izin impor diamankan Direktorat Tertib Niaga, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) yang bekerjasama dengan Dina Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan yang didukung oleh informasi dari Komando Distrik Militer 0315/Bintan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Syahrul Mamma mengatakan, aturan minuman beralkohol juga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M.DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Baca Juga :  Bintan Masih Kuasai Aset

Setiap importir minuman beralkohol harus mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman beralkohol berupa importir terdaftar minuman beralkohol disingkat IT-MB. Selain itu dalam peraturan Menteri tersebut diatur juga mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

”Kami akan tegas dalam mengawasi impor dan peredaran minuman beralkohol. Tak ada kompromi bagi importir yang tidak taat aturan,” katanya.

Barang bukti ini telah disita penyidik Pegawai Negeri sipil Perdagangan (PPNS-DAG) Direktorat Tertib Niaga Ditjen PKTN. Selanjutnya PPNS akan menyidik dugaan pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 tentang dengan Perdagangan.

”Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan namun tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang dikeluarkan kementerian, ancaman hukumannya pidana dengan paling lama 4 tahun atau pidana denda maksimal Rp 10 miliar,” terang Syahrul Mamma.

Baca Juga :  Tukang Pijit Ditemukan Meninggal di WC

Saat disinggung kenapa minuman impor tersebut tidak diserahkan kepada Bea Cukai, Syahrul menyebutkan, saat pengamanan, barang tersebut sudah di luar area kepabeanan.

”Kami tidak mengetahui apakah masuknya melalui pelabuhan tikus atau pelabuhan kecil. Yang jelas kita tangkap di luar area pabeanan. Kita tetap berkoordinasi dengan Bea Cukai dan petugas lainya,” jelasnya.

Menurutnya, setiap importir minuman berakohol itu wajib mempunyai namanya importir terbatas. Di Indonesia hanya ada 16 importir, salah satunya ada di Batam. Pada saat diamankan tidak ada satupun dokumen yang dimilikinya pembawa minuman ini.

”Saat ini kasus ini sudah masuk proses penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan dan baru satu saksi yang diperiksa,” jelasnya.

Untuk pengawasan, Syahrul mengharapkan informasi dari masyarakat setempat untuk aktif memberikan informasi karena jumlah petugasnya sangat terbatas.

Baca Juga :  Gubernur Minta Tingkatkan Perlindungan Kepada Konsumen

Kementerian Perdagangan melalui Ditjen PKTN akan terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan perdagangan untuk menegakkan aturan yang berlaku dan akan memberikan sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggar.

”Melihat dari geografis, Kabupaten Bintan ini memiliki potensi cukup tinggi terhadap pelanggaranan dan peraturan Undang-Undang terkait dengan kegitan importasi ilegal,” ujarnya.

Paska penangkapan ribuan karton mikol ini, pihak Bea Cukai Tanjungpinang sangat sulit ditemui. Akibatnya, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum petugas kepabeanan. Hanya saja, dugaan itu tdiak berhasil dikonfirmasi ke pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang. (ray)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here