DLH Akan Pantau Tambang Pasir

0
686
LORI angkut pasir saat berada di lokasi tambang pasir yang berada didekat pantai Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil. F-TENGKU/YANJUNGPINANG POS

Dianggap menyalahi aturan menteri perihal klokasi tambang pasir, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga pantau aktivitas tambang PT Indo Inter Intraco di Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan.

LINGGA – DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab Lingga segera melakukan pantauan ke lapangan atas aktivitas pertambangan pasir PT Indo Inter Interaco (III) di Tanjung Kruing, Desa Marok Kecil, Kecamatan Singkep Selatan.

Hal ini dikatakan Kepala DLH Lingga Junaidi Adjam yang mendapatkan informasi, bahwa aktivitas perusahaan tersebut dilakukan tidak jauh dari bibir pantai.

”Terima kasih informasinya, segera kami akan bentuk tim untuk langsung meninjau ke lokasi pertambangan. Jika memang tidak sampai 100 meter dari bibir pantai tentu hal ini tidak diperbolehkan,” kata Junaidi, kemarin.

Ia menjelaskan, sesuai UKL/UPL yang pernah dilakukan untuk aktivitas PT Indo Inter Intraco harus lebih dari 100 meter dari garis pantai. Jika fakta dilapangan nantinya tidak sesuai UKL/UPL, tentu telah menyalahi aturan yang berlaku dan sudah ditentukan pemerintah.

”Saat pembukaan lahan tambang, kami pernah meninjau dan sepengetahuan kami hanya pembuatan jalan untuk aktivitas pengangukutan pasir ke pelabuhan yang menyusuri pantai,” kata Junaidi.

Ia juga menegaskan, jika hasil tinjauan menunjukan bahwa aktivitas pertambangan pasir tidak sesuai ketentuan. Maka pihaknya akan melayangkan surat di Dinas Pertambangan Kepri, agar mengevaluasi izin pertambangan yang dimiliki PT Indo Inter Intraco.

”Izin pertambangan dikeluarkan Distamben Pemerintah Provinsi Kepri. Di sini kami sifatnya hanya melakukan koordinasi, dan keputusan serta wewenang ada di Pemprov Kepri,” imbuh Junaidi, yang juga merangkap Plt Sekda Lingga.

Dalam aturan telah disebutkan, untuk area pertambangan jaraknya harus lebih dari 150 meter dari bibir pantai. Faktanya, aktivitas pertambangan pasir perusahaan tersebut persis dipinggir pantai.

Aktivitas perusahaan ini juga melanggar Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kepri yang menyebutkan tidak sedikitpun wilayah di Kabupaten Lingga untuk lokasi pertambangan.

”PT Indo Inter Intraco jelas melanggar aturan dan merusak lingkungan. Kami minta pihak penegak hukum melakukan inspeksi ke lokasi,” kata Arbain, Ketua LSM Peduli.(TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here