Dokter Asing Bisa Praktik di Batam

0
221
dokter spesialis anak RSUP Kepri sedang melayani pasiennya, belum lama ini. f-andri/tanjungpinang pos

Status FTZ Membuat Perbedaan Di Bidang Kesehatan

Larangan dokter asing melakukan praktik medis di Indonesia tidak berlaku di Batam sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Dengan demikian, investor bidang kesehatan, seperti investor rumah sakit dipersilahkan masuk.

BATAM – Bahkan bidang ini menjadi salah satu program prioritas di Batam ke depan. Ini juga sudah dibicarakan dengan Menteri Kesehatan, Nila Moeloek.

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Edy Putra Irawady, saat dialog dengan pengusaha mengungkapkan hal itu. Disampaikan terkait program prioritas mereka, salah satunya, terkait world class health care/medical service.

”Saya sudah bicara dengan Bu Moeloek. Dengan ini, dokter asing bisa bawa ke Batam. Kalau kawan-kawan (pengusaha) mau bangun rumah sakit internasional, silahkan,” tegas Edy.

Tidak hanya bicara sama Menkes, Edy juga mengaku sudah bicara dengan BPOM. Pembicaraan itu terkait dengan kemungkinan masuknya obat intenasional di rumah sakit internasional, nantinya.

”Saya mau pakai obat internasional, tidak perlu BPOM. Penting itu di FTZ. Saya sudah ngomong sama BPOM juga. Kalau ada kawan-kawan (investor) mau masuk, bawa kita kasih (lahan),” tegas Edy lagi.

Pernyataan itu disampaikan Edy saat ada pengusaha dalam pertemuan dengan BP beberapa hari lalu, mengeluhkan aturan larangan praktik dokter asing.

Larangan itu muncul di tengah AFTA (ASEAN Free Trade Area). Dengan AFTA ini, membebaskan tenaga dokter praktik di negara lain yang masuk AFTA.

”Waktu itu ada yang mau membangun rumah sakit internasional di Batam. Tapi kebentur dokter asing tak boleh masuk,” ceritanya.

Menurutnya, jika dokter asing diperbolehkan masuk Batam, terutama dari negara yang masuk dalam AFTA, maka investasi bidang kesehatan akan masuk.

”Kalau investasi tidak akan susah. Makanya mereka minta, agar dibuka peluang dokter asing, bisa masuk ke Batam,” katanya.

Kata dia, peluang investasi asing di bidang kesehatan sangat besar. Potensi itu terlihat dari tingkat hunian rumah sakit di Malaysia, oleh orang-orang Indonesia. Terutama dari Riau dan Kepri.

”Potensi kita (bidang kesehatan) sangat besar. Orang kita ke Malaysia. Saya ketemu dokter Malaysia, mereka mencari kerja sama untuk Kepri. Agar orang Kepri medical cekup di Malaysia. Jadi mereka mengajak warga Kepri berobat di Malaysia,” ceritanya.

Ajakan berobat ke Malaysia muncul karena kendala dokter negara tetangga itu masuk Batam. Jangankan praktik kedokteran, untuk mengobati dengan program baksos dari rumah sakit di Malaysia ke Batam juga dilarang.

”Mereka mau baksos di Batam, tidak bisa karena tidak boleh masuk. Pada hal sudah AFTA saat itu,” jelasnya.

Pada tahun 2018 lalu, keluhan senada disampaikan Vice President Johor Corp, yang membawahi KJP Hospital, Mohd Sahir Rahmad.

Disebutkan, dokter Malaysia merasa dihalangi untuk melakukan praktik di Indonesia. Mereka hanya diperbolehkan menjadi pembicara seminar dan diskusi di Indonesia.

Harusnya, saat masyarakat Asean (MEA) atau AFTA diberlakukan, larangan itu tidak berlaku. Kendala itu ditenggarai datang dari dokter yang bergabung di IDI.

”Kalau dokter asing diberikan izin praktik di Indonesia, kami akan bantu masyarakat Indonesia,” kata Sahir

Disebutkan, jika dokter dari Malaysia diberikan izin praktek di Indonesia, masyarakat Indonesia akan terbantu. Dengan dokter Malaysia diperbolehkan di Indonesia, diperkirakan cabang rumah sakit mereka di Indonesia akan bertambah. Sehingga warga Indonesia tidak perlu berobat ke Malaysia.

”Kalau dokter asing diberikan izin, warga Indonesia tak perlu susah ke Johor. Jadi masih ada indikasi kendala-kendala dari persatuan dokter di Indonesia,” jelasnya.

Ke depan diharapkan akan ada diskusi antara IDI dengan persatuan dokter di Malaysia. Di Malaysia juga ada persatuan dokter Malaysia. Jadi ini perlu diperbincangkan. ”Bisa individu yang memprotes. Saya pernah ke Indonesia tapi ikut rapat saja,” cetusnya.

Demikian juga disampaikan dari dokter Azhar di KPJ Health Care. Dia membenarkan kondisi itu, yang mengindikasikan larangan dari IDI agar dokter Malaysia tidak praktik di Indonesia.

”Jadi kalau kami ke perwakilan KPJ Health Care di Jakarta, kami hanya bisa menjadi pembicara. Indikasi larangan dari IDI. Tidak bisa memberikan pelayanan pengobatan,” sambungnya.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here