Dokter Malaysia Berharap Bisa Buka Praktik di Indonesia ‎

0
204
Vice Presiden t Johor Corp saat memberikan penjelasan kepada wartawan dari Batam, Sabtu (6/10) di Malaysia.

BATAM – ‎Dokter di Malaysia merasa dihalangi untuk melakukan praktik di Indonesia. Mereka hanya diperbolehkan menjadi pembicara seminar dan diskusi di Indonesia. Kondisi dinilai seharusnya tidak terjadi. Alasannya, saat ini sudah diberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau AFTA, yang didalamnya Indonesia ikut serta menandatangani kesepakatan.‎ Kendala itu ditenggarai dari dokter yang bergabung di IDI‎.

‎Keluhan itu disampaikan Vice President Johor Corp, yang membawahi KJP Hospital, Mohd Sahir Rahmad, ‎ saat menerima rombongan wartawan Batam, Sabtu (6/10) di Batam.

Rencananya, pihaknya akan menyiapkan Information Centre (IC) di Batam Centre, Batam dan akan diresmikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, 18 Oktober 2018.

“Kalau dokter asing diberikan izin praktek di Indonesia, kami akan bantu masyarakat Indonesia. Kami berharap diberikan izin,” kata Sahir.

Menurutnya, jika dokter dari Malaysia diberikan izin praktek di Indonesia, akan membantu masyarakat Indonesia dalam pelayanan kesehatan. Pihaknya akan memperbanyak cabang rumah sakit di Indonesia dari yang sekarang. Sehingga warga Indonesia tidak perlu berobat ke Malaysia.

“Kalau dokter asing diberikan izin, warga Indonesia tak perlu susah ke Johor. Jadi masih ada indikasi kendala-kendala dari persatuan dokter di Indonesia,” jelasnsya.

Ke depan diharapkan akan ada diskusi antara IDI dengan persatuan dokter di Malaysia. Di Malaysia juga ada persatuan dokter Malaysia. Jadi ini perlu diperbincangkan. Saya pernah ke Indonesia tapi ikut rapat saja,” cetusnya.

Pada hal menurutnya, dengan membawa dokter Malaysia ke Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan lebih hemat. Peredaran uang Indonesia juga lebih besar di dalam negeri. “Masyarakat akan menyimpan uang rakyat di Indonesia. Saya waktu ketemu Wali Kota Batam juga bilang, bukankah ini sudah berlaku?,” kata dia.‎

Demikian juga disampaikan dari dokter Azhar di KPJ Health Care. Dia membenarkan kondisi itu, yang mengindikasikan larangan dari IDI bahwa dokter Malaysia tidak boleh praktek di Indonesia.

“Jadi kalau kami ke perwakilan KPJ Health Care di Jakarta, kami hanya bisa menjadi pembicara. Indikasi larangan dari IDI. Tidak bisa memberikan pelayanan pengobatan,” sambungnya.

Pada Januari 2016 lalu, ‎awal dimulai MEA, Wali Kota Batam saat itu, Ahmad Dahlan menyebutkan‎ mereka menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat, sebagai regulasi, dalam MEA. Termaksuk dalam hal mendatangkan dokter dari luar negeri, anggota ASEAN.

Namun diakui, pihaknya sudah merencanakan kontrak tenaga dokter dari Malaysia. Tapi butuh aturan teknisnya. Mendatangkan dokter dari Malaysia menjadi pertimbangannya, karena lebih murah. Selain itu, tenaga dokter spesialis di RSUD Batam, dinilai masih kurang. Sementara untuk eksport tenaga kesehatan, diakui Batam dimungkinkan untuk tenaga perawat, bidan dan farmasi.

“Tapi kita butuh aturan teknis untuk itu. Kita tunggu arahan pusat, sehingga tidak menyalahi nanti. Aturan itu, turunan dari kesepakatan bersama anggota ASEAN,” ujarnya saat itu.(mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here