Dorong Sektor Industri untuk Pertumbuhan Inklusif

0
110
Lukita

Oleh : Lukita D Tuwo
Bekerja di Badan Pengusahaan Batam

Dalam rangka menyerap angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya mencapai 133,94 juta orang, atau sebesar 69,20 persen terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih), Presiden R.I. Joko Widodo terus berupaya memperluas kesempatan kerja agar jumlah tenaga kerja potensial tersebut dapat terserap.

Untuk itu, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mereduksi jumlah penganggur dan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin serta meningkatkan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat.

Secara konseptual, World Economic Forum mendefinisikan pertumbuhan ekonomi inklusif sebagai suatu strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Lebih implementatif, pertumbuhan inklusif didefinisikan sebagai pertumbuhan yang memungkinkan seseorang dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memperoleh benefit dari pertumbuhan tersebut. Bukan itu saja, tetapi harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mengurangi kesenjangan pendapatan.

Awal November ini, BPS Provinsi Kepri telah merilis potret terkini pertumbuhan ekonomi Kepri. Dari rilis tersebut terungkap bahwa pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan III/2018 sebesar 3,74 persen.

Capaian ini, sedikit mengalami perlambatan bila dibandingkan 2 (dua) triwulan sebelumnya yang telah tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Dengan demikian, pertumbuhan kumulatif Kepri selama tiga triwulan 2018 sedikit berada di bawah angka target 4,5 %, yaitu 4,24 persen.

Dengan capaian seperti ini dibutuhkan kerja keras dan taktis dalam sisa waktu yang ada agar target yang ditetapkan dapat tercapai.

Industri Manufaktur Melambat
Bila dicermati fenomena perlambatan Triwulan III/2018 tidak terlepas dari melambatnya kekuatan utama perekonomian Kepri, yaitu industri manufaktur yang kontribusinya hampir mencapai 36 persen, tetapi hanya tumbuh sebesar 3,53 persen.

Bahkan sektor perdagangan besar dan eceran yang menjadi salah satu bumper perekonomian Kepri yang biasanya tumbuh di atas 6 persen setiap triwulan, hanya tumbuh sebesar 5,28 persen pada Triwulan III.

Lebih jauh, perlambatan industri manufaktur pada Triwulan 3 itu, dipicu oleh terpuruknya 4 subsektor industri pengolahan utama, yaitu industri logam dasar, industri mesin dan perlengkapan yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 4,21 % dengan share keduanya sebesar 16,64 % terhadap total industri.

Selanjutnya, 2 (dua) subsector industri lainnya, yaitu industri alat angkutan (shipyard) dan industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin & peralatannya mengalami kontraksi, masing-masing 3,90 dan 10,77 persen dengan total share keduanya sebesar 10,67 % terhadap total industri.

Bila ditelisik nilai produk domestik regional bruto (PDRB) itu dari sisi pengeluaran/penggunaan, terlihat bahwa komponen pengeluaran konsusmsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 38,02 persen mengalami pertumbuhan,jauh lebih lambat dibandingkan 2 triwulan sebelumnyayang hanya tumbuh sebesar 3,77 persen dimana pada triwulan 3, tumbuh hampir mencapai 6 persen.

Perlambatan ini tidaklah mengherankan karena memang pada Triwulan 3 ada penurunan daya beli masyarakat/konsumen yang dipicu oleh adanya tendensi pendapatan mereka yang menurun pada triwulan 3 bila dibandingkan pendapatan triwulan 2 sebagaimana diungkapkan penulis pada tulisan sebelumnya berjudul “Antisipasi Potensi Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2018” yang dirilis harian ini pada 1 Oktober 2018.

Selain dari adanya penurunan daya beli konsumen, perlambatan tersebutturut diperparah oleh terjadinya perlambatan yang cukup signifikan pada komponen pengeluaran konsusmsi pemerintah (APBD dan APBN instansi vertikal).

Selama ini komponen tersebut sangat diandalkan sebagai stimulan dalam menggerakkan roda perekonomian Kepri karena mampu tumbuh di atas 5 persen, tetapi di luar dugaan hanya tumbuh sebesar 1,13 % pada triwulan 3/2018.

Perlambatan tersebut, erat kaitannya dengan masih rendahnya realisasi pencairan anggaran baik yang bersumber dari APBD maupun APBN yang dikelola oleh instansi vertikal.

Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS Provinsi Kepri, penyerapan anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal untuk infrastruktur hingga triwulan 3/2018 masih cukup rendah, yaitu masing-masing baru mencapai 49,68 % dan 35,39 %. Hal yang sama juga terlihat pada realisasi APBN, angkanya baru mencapai 54,65 % hingga triwulan 3 sebagaimana dirilis oleh Kanwil Perbendaharaan Provinsi Kepri baru-baru ini.

Perlu Pertumbuhan Inklusif
Bila dicermati lebih jauh tentang efek domino dari perlambatan pertumbuhan ekonomi triwulan 3/2018 adalah bertambahnya persentase penduduk usia kerja yang menganggur selama periode Februari s/d Agustus 2018, yaitu dari 6,43 % ke 7,12 %, atau bertambah sebesar 0,69 basis persen poin.

Meskipun demikian, persentase penduduk yang bekerja di sektor informal justru mengalami penurunan dari 37,19 % pada Februari 2018 ke 32,86 % pada Agustus 2018.

Hal ini adalah sinyal positif dan tidak terlepas dari meningkatnya peran sektor industri pengolahan (sektor formal) dalam menyediakan lapangan kerja. Selama periode tersebutada terjadipeningkatansebesar 8,04 basis persen poin, yaitu dari 15,33 ke 23,37 persen selama periode Februari-Agustus.

Dari fakta empiris di atas secara implisit terlihat bahwa sektor industri pengolahan sebagai instrumen untuk meningkatkan pendapatan melalui pergeseran tenaga kerja dari sektor informal ke formal, telah terkonfirmasi.

Dengan demikian, industri pengolahan sebagai sektor kegiatan ekonomi inklusif, telah memainkan perannya dengan baik. Oleh karena itu, mendorong pertumbuhan sektor tersebut untuk lebih kencang, harus menjadi komitmen dan tekadserius oleh semua stakeholders terkait agar pertumbuhan ekonomi inklusif dapat terwujud.

Untuk tujuan dimaksud dan dalam sisa waktu yang tinggal kurang lebih 5 (lima) minggu lagi, maka hal mendesak yang harus dilakukan oleh para pemangku kebijakan/kepentingan terkait adalah, pertama, menjaga daya beli masyarakat untuk tetap kuat yang berarti pengendalian inflasi.

Kedua, mempercepat dan meningkatkan realisasi pencairan APBD/APBN yang hingga triwulan 3/2018, persentasenya masih relatif rendah sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Ketiga, menggenjot kegiatan pariwisata, untuk menarik kedatangan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Bulan Desember adalah bulan yang banyak memiliki hari libur, dan juga masyarakat yang mengambil cuti untuk berlibur bersama keluarga. Karena peningkatan kegiatan dan promosi harus digalakkan oleh institusi terkait, baik Pemerintah dan dunia usaha.

Keempat, menciptakan suasana yang kondusif untuk investasi dan kegiatan usaha serta pariwisata. Kepastian perizinan harus diberikan, dan kemudahan keluar masuk ke/dari Batam. Demikian juga situasi aman dan tertib. Hindari demonstrasi yang dapat mengganggu kegiatan produksi industri dan perusahaan lainnya.

Keempat hal ini penting, agar permintaan akan barang-barang hasil industri manufaktur dapat mengalir lebih deras sehingga pertumbuhannya menjadi lebih kencang dan pada gilirannya akan membuka kesempatan kerja yang lebih luas.

Muaranya pada peningkatan daya serap tenaga kerja formalyang notabene dapat memberikan imbal jasa (upah/gaji) yang lebih tinggi dibandingkan pekerja sektor informal.
Agar pengwujudan pertumbuhan inklusif sektor industri lebih fokus dan efektif serta merujuk pada hasil kajian yang dilakukan, maka upaya yang harus dilakukan adalah mendorong industri penghasil komoditas: mesin/peralatan listrik, mesin-mesin/pesawat mekanik, minyak dan lemak hewan/nabati, benda-benda dari besi dan baja, berbagai produk kimia, dan perangkat optik.

Kelompok industri ini adalah kegiatan ekonomi yang mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang relatif besar dan sangat potensial dalam memasok devisa melalui ekspor karena produknya lebih berorientasi pada pasar internasional (ekspor).

Jadi, bila industri penghasil komoditas ini menggunakan bahan baku/penolong impor, maka harus diberi kelancaran agar proses produksi tidak terkendala.

Hal yang tidak kalah penting dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahahan sebagai motor penggerak pertumbuhan inklusif adalah keterlibatan (peran serta) dari masyarakat, sektor privat, organisasi masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi serikat buruh, dan institusi/lembaga pemerintah daerah.

Kerja sama yang solid, sinergis, dan guyub diantara semua komponen tersebut dengan prinsip kesamaan kesempatan dan kesamaan dalam memperoleh benefit secara berkeadilan, mutlak diperlukan.

Tidak boleh ada lagi sekat-sekat ego sektoral dan yang ada adalah pengedepanan kepentingan masyarakat Kepri dalam upaya untuk mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mereduksi ketimpangan pendapatan diantara lapisan masyarakat yang berdasarkan data BPS, koefisien gini Kepri masih berada pada angka 0,33 pada Maret 2018.

Dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,3% hingga 4,5% pada tahun 2018, melanjutkan langkah-langkah tersebut, pada tahun 2019, kita semua harus optimis, bahwa tahun 2019, Provinsi Kepri, setidaknya Kota Batam, mampu tumbuh lebih tinggi lagi di atas pertumbuhan ekonomi nasional.***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here