DPA Dibagi, Segera Lelang Proyek

0
253
GUBERNUR Kepri H Nurdin Basiun menandatangani berkas penyerahan DPA yang dilakukan di Aula Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Senin (31/12). f-istimewa/humas pemprov kepri

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Hotman Hutapea mengapresiasi kerja cepat Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) Pemrov Kepri saat ini yang telah menyerahkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov.

Ia pun mengingatkan agar OPD segera melakukan proses lelang proyek yang akan dikerjakan tahun ini. Sehingga bisa berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.

”Itu bagus diserahkan lebih cepat, tinggal ke depan kita minta segera untuk menggelar lelang. Diisi mana saja yang dibahas kemarin, yang disetujui Mendagri dan segera dilelangkan,” ujarnya, di Batam Selasa (1/1) kemarin.

Politikus Demokrat Kepri itu, bertekad dengan kerja cepat yang dilakukan Pemprov ini, bulan Agustus mendatang sudah bisa membahas APBD Perubahan.

”Jadi bisa merancang yang tahun berikutnya itu, dan bisa pas. Kalau tahun lalu, sangat mepet, jadi tak tahu mana yang bersisa, yang gak perlu dikerjakan,” sebutnya.

Hotman memastikan, bahwa kerja cepat Pemprov ini, bukan tidak mungkin proyek fisik maupun lainnya sudah bisa dilelang dan selesai pada Januari 2019.

”Sudah bisa dilelang, kan sudah diserahkan,” tegasnya.

Sebagai ketua Komisi yang membidangi masalah ekonomi dan keuangan, Hotman menyoroti kinerja Pemprov soal perencanaan yang sering dikerjakan namun tidak matang.

”Memang semua kepala daerah punya janji, tapi harus mengikuti terhadap blue print terhadap pembangunan Kepri. Kayak sekarang, sudah berapa tahun ini, kita kan gak tahu apa yang menjadi program unggulan nya itu, tiba-tiba muncul begitu saja,” ucapnya.

Hotman juga menyoroti masalah program pendidikan. Menurut dia, Pemprov belum sepenuhnya menjalankan kegunaan amanah UU anggaran 20 persen untuk pendidikan, dengan baik.

Misalnya masalah pembangian zonasi, serta pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Serta perhatian pemerintah terhadap skolah swasta yang ada di Kepri.

Terus Pantau Agar Tepat Sasaran
Gubernur H. Nurdin Basirun meminta kepada semua jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri untuk terus melakukan crosscheck terhadap setiap pekerjaan yang tertera dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Di Tahun 2019. Hal ini perlu dilakukan agar selalu tepat sasaran.

”Agar setiap rupiah yang keluarkan benar-benar terfokus kepada kesejahteraan masyarakat di semua bidang dan lini, merata serta terstruktur,” ujar Nurdin saat menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2019 di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin (31/12) .

Dalam penyerahan DPA Tahun Anggaran 2019 tersebut, Gubernur Nurdin didampingi Wakil Gubernur H. Isdianto menyerahkan secara simbolis kepada masing-masing Kepala OPD, disejalankan pula dengan penandatanganan Perjanjian Kerja dan penyerahan SK Gubernur tentang pengguna anggaran kepada seluruh OPD dan SK Gubernur tentang Pengelola Keuangan Dana Dekonsentrasi APBN 2019.

Nurdin melanjutkan, untuk mewujudkan keberhasilan penyelesaian pekerjaan tersebut diharapkan semua jajaran terkait didalam OPD untuk juga melakukan pengawasan yang terarah, agar pekerjaan senantiasa sesuai dengan koridor hukum dan aturan yang berlaku.

”Selesainya pekerjaan bukan hanya terfokus dengan output namun juga outcome-nya apa harus didapat,” lanjut Nurdin.

Nurdin juga kembali menceritakan penekanan dari pesan Presdien RI Jokowi saat penyerahan DIPA Tahun 2019 adalah pastikan setiap rupiah betul-betul digunakan untuk kepentingan rakyat, jangan adalagi korupsi, pemborosan dan perbuatan menyimpang lainnya. Dirinya berharap hal tersebut tidak terjadi di lingkungan Provinsi Kepri.

Dengan telah diserahkannya DPA tersebut, Nurdin mengharapkan kepada semua OPD dapat mulai berjalan sesegera dan sedini mungkin guna pencapaian target dan program kerja di tahun 2019. Sementara itu, Sekdaprov Kepri H. TS Arif Fadillah dalam laporannya mengatakan bahwa APBD tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tersebut proses penyusunannya dilakukan berdasarkan mekanisme dan sesuai dengan kaidah aturan yang telah ditentukan.

”Alhamdulillah penyelesaian APBD TA 2019 dapat tercapai tepat waktu berkat kerja keras semua pihak yakni TAPD, Pejabat perencana dan semua OPD, serta bimbingan dan arahan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, juga tidak lupa jajaran DPRD yang ikut bersama-sama menyelesaikan APBD TA 2019,” ujar Arif. Secara ringkas, Sekda Arif menjabarkan rincian dari susunan APBD TA 2019 yang berjumlah Rp3,659 triliun. (mas/ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here