DPA Diserahkan, Tapi Gaji Tak Dibayar

0
419
GEDUNG Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna yang berdiri di daerah Bukit Arai. F-DOKUMENTASI/TANJUNGPINANG POS

Sejumlah pewagai di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, baik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum menerima gaji sejak akhir tahun lalu.

NATUNA – Sejak penyerahan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) untuk mengantisipasi, agar pelaksanaan kegiatan rutin bisa berjalan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna hingga saat ini dinilai belum juga maksimal.

Pasalnya, para pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Natuna menanyakan perihal gaji yang belum juga dibayarkan. Sehingga, para ASN dan PTT mengeluhkan kondisi tersebut.

Gaji untuk pegawai di lingkungan Pemkab Natuna biasanya dibayarkan pada awal bulan. Namun, untuk bulan ini gaji tersebut belum ada kejelasan ceritanya.

”Katanya DPA sudah dibagikan, tapi kenapa gaji belum juga dibayar. Ini sudah tanggal berapa. Apa DPA yang sudah dibagikan itu belum berfungsi,” kata seorang PTT yang mengaku bernama Suip, Senin (29/1).

Suip mengaku, saat ini dirinya sudah kepayahan dalam memenuhi keperluan hidupnya bergantung pada gaji. ”Kemarin kita senang mendengar APBD diperdakan lebih cepat, dan kita berharap pembayaran gaji tidak ditunda-tunda lagi. Tapi pada kenyataanya pembayaran gaji itu tetap saja tetap saja tertunda seperti tahun sebelumnya,” jelas Suip.

Ia dan rekan kerjanya yang lain berharap, agar hak mereka sebagai pegawai bisa secepatnya dibayarkan oleh pemerintah. ”Kalau ini berlarut sampai tiga bulan, bisa-bisa mogok kerja lah kami,” terangnya bersama pegawai lainnya.

Kondisi itu dibenarkan anggota DPRD Natuna Dwitra Gunawan. Dwitra mengungkapkan, bukan hanya ASN dan PTT yang belum mendapatkan gaji melainkan seluruh anggota dewan juga belum menerima gaji. ”Ya betul, maka orang-orang banyak yang pening sekarang,” kata Dwitra Gunawan di kantornya.

Namun begitu, menurut Gunawan kondisi ini terjadi bukan karena kesengajaan Pemerintah Daerah, melainkan imbas dari kebijakan pusat yang menerapkan kebijakan tunda salur dalam sistem akokasi dana ke daerah.

”Dana Triwulan IV belum masuk ke kas daerah. Ini diluar kendali dan kesengajaan Pemda, kalau ini sudah teralokasikan tidak jadi begini,” kata Gunawan.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here