DPD:‎ SNI Tak Sesuai Konsep FTZ BBK

0
327
Haripinto T

BATAM – Penerapan razia Standar Nasional Indonesia (SNI) dinilai berlawanan dengan konsep FTZ di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Dengan demikian, razia SNI di Batam seperti sebelum-sebelumnya berjalan di Tanjung Uncang, agar dihentikan.

Himbauan itu disampaikan anggota DPD RI dari Dapil Kepri, Haripinto T, Sabtu (3/3) di Batam saat Reses beberapa hari sebelumnya, razia SNI dikeluhkan pengusaha di Batam.

Sementara di Bintan, Tanjungpinang dan Karimun, khususnya daerah FTZ/KEK, belum diterima keluhan terkait razia SNI. “Batam, Bintan dan Karimun yang masuk FTZ, pelabuhannya kan diluar kepabenanan. Jadi harusnya tidak ada razia SNI,” tegas Haripinto.

Menurutnya, razia SNI tidak sesuai konsep FTZ, sehingga kebijakan pemerintah harus tegas, sesuai aturan di kawasan non kepabeanan. Berita sebelumnya, Polda Kepri melakukan razia SNI disalah satu gudang di Tanjung Uncang.

Selain itu, DPRD Batam dari Komisi I juga melakukan sidak ke gudang dispenser tanpa SNI. “Jadi banyak yang hal tidak sesuai dengan FTZ. Bukan berarti semua bebas. Seperti makanan dan minuman bisa dicermati soal halal, non halalnya. Untuk makanan juga ada pemeriksaan dari POM. Itu tidak masalah,” cetusnya.

‎Diingatkan, jika Kepri ingin maju, maka harus konsisten dengan regulasi yang ada. “Jadi FTZ tidak hanya sebatas nama. Dibuat FTZ, biar lalu lintas barang itu lancar. Jadi kalau ditetapkan FTZ, harus jelas. Jangan memberikan kekhususan, tapi ekor dipegang,” imbuh Haripinto. (mbb)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here