DPD RI Tuntaskan RUU Provinsi Kepulauan

0
1007
PANDANG LAUTAN: Gubernur Kepri H Nurdin Basirun bersama Sekdaprov H TS Arif Fadillah memandang lautan yang berlimpah potensinya usai safari subuh di Pulau Pangkil Bintan, baru-baru ini. f-istimewa/humas pemprov kepri

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Kepulauan menjadi skala prioritas untuk dibahas tahun depan. RUU Provinsi Kepulauan ini menjadi inisiatif DPD RI tahun 2017. DPD RI juga sudah menyelesaikan RUU Daerah Kepulauan.

Hal itu tertuang dalam Keputusan DPD RI Nomor 4/DPD-RI/I/2017-2018. RUU ini sudah masuk dalam Prolegnas Khusus di DPR RI dan tahun depan mendapat prioritas untuk segera dituntaskan.

Ada keinginan kuat dari DPD RI agar formula pembagian dana transfer pusat ke daerah mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. Tidak seperti selama ini hanya berdasarkan populasi penduduk dan luas daratan.

Konsep membangun dari pinggiran, yang menjadi salah satu Nawacita Jokowi-JK, diyakini semakin cepat terwujud dengan pengesahan undang-undang ini ke depan. Apalagi wilayah pinggiran di daerah kepulauan.

Baca Juga :  PGN Raih Tiga Penghargaan dari BUMN

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berharap doa dan dukungan masyarakat agar RUU Provinsi Kepulauan segera disahkan menjadi undang-undang. Dengan menjadi UU, maka upaya mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin nyata.

”Doakan cepat menjadi UU, agar perimbangan keuangan untuk daerah kepulauan semakin besar,” kata Nurdin usai menerima berkas RUU Daerah Kepulauan dari Wakil Ketua DPD RI Nono Sampuno di Lantai 8 Gedung DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa (7/11).

Gubernur yakin jika daerah kepulauan diatur dalam undang-undang khusus, maka percepatan pembangunan seluruh wilayah semakin cepat. Apalagi hal ini sesuai dengan Nawacita Presiden Jokowi-Jusuf Kalla yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

”Kita berharap pemerataan pembangunan dapat semakin cepat diwujudkan di daerah kepulauan,” kata Nurdin yang saat menerima berkas itu didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah.

Baca Juga :  Percepat Bangun Bandara Busung

”Kita harus memanfaatkan laut untuk kejayaan,” tambah Nurdin.

Pemprov Kepri awal tahun 2018 akan menggelar rapat kerja untuk memperkuat masalah ini. Pimpinan DPD RI, Kemenko Maritim, Kemendagri, TNI AL, akademisi dan pakar-pakar kelautan serta berbagai kalangan akan terlibat aktif dengan segala konsep dan pemikirannya.

Nurdin melihat ada semangat untuk mempercepat pembangunan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang semuanya bermuara mewujudkan kesejahteraan masyarakat kepulauan.

Pada 10 Agustus 2005 lalu, Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan (BKPK) terbentuk dengan 8 anggota yakni, Provinsi Kepri, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, Babel, Sulut dan Sultra.

BKPK sudah komitmen akan terus berjuang untuk mewujudkan Undang-Undang Provinsi Kepulauan. Sebelumnya, RUU Provinsi Kepulauan ini sudah pernah disampaikan untuk dibahas. Namun, pemerintah pusat belum serius membahasnya sehingga gagal.

Baca Juga :  Alam Kepri Eksotis, Jangan Sia-Siakan

Tahun 2017, RUU Provinsi Kepulauan ini kembali diusulkan DPD RI dan menjadi usul inisiatif untuk dibahas bersama DPR RI dan pemerintah. Namun, tidak jadi juga dibahas.

Informasi di lapangan, ada kekhawatiran pemerintah pusat bahwa pengkavelingan APBN semakin besar jika RUU ini disahkan menjadi UU. Sebab, di Indonesia ada sejumlah provinsi khusus/istimewa yang punya kaveling tersendiri di APBN. Belum lagi undang-undang mengharuskan anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 10 persen serta anggaran Dana Desa (DD).

Karena itu, pemerintah pusat menilai RUU Provinsi Kepulauan ini belum skala prioritas untuk dibahas. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here