DPM-PTSP Beri Usulan ke Ombudsman

0
96
Yunizar
Akibat tidak sesuainya pengurusan izin dengan kondisi daerah, pihak Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Nakertrans (DPMPTSPNakertrans) mengusulkan sebanyak lima item terkait kepada Ombudsmen.

ANAMBAS – Usulan itu untuk mempermudah pengurusan perizinan di daerah khusunya Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini, banyak ditemukan kesulitan dalam pengurusan perizinan.

Hal itu akibat regulasi, yang tidak sesuai dengan kondisi daerah.

Kepala DPMPTSP KKA mengatakan Yunizar , usulan yang disampaikan ini diharapkan dapat ditindaklanjuti ombudsmen dengan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait kewenangan.

”Hal ini kita sampaikan langsung kepada bapak Dadan S. Suharna Wijaya SIP. MIP anggota Ombudsmen RI saat acara sosialisasi terkait peran, fungsi dan kewenangan Ombudsmen RI di Batam kemarin,” ungkap Yunizar, Jumat (5/4).

Menurut dia, usulan yang disampaikan tersebut antara lain yakni pelayanan perizinan setelah terbitnya UU 23 kewenangan diperairan itu berada di provinsi.

Sementara itu, potensi wisata Anambas adalah wisata bahari dan pasti ada kebutuhan penerbitan perizinan di pinggir pantai seperti resort, pelabuhan dan lainnya.

”Sedangkan kewenangan menerbitkan IMB itu pada daerah, namun wilayahnya adalah milik provinsi. Tentu akan menjadi rancu, sehingga akan mempersulit pembuatan perizinannya,” jelasnya.

Lanjut dia, pelayanan pembuatan keramba jaring apung milik masyarakat yang harus diurus ke provinsi. Sedangkan keramba yang dibuat ini, hanya dua atau tiga unit saja.

Lain lagi dengan pengurusan pajak yang harus di provinsi, sehingga membuat masyarakat menjadi malas karena pengurusan NPWP itu harus di Provinsi. Ia menjelaskan, berdasarkan PP 24 tahun 2018 seluruh pengurusan perizinan harus dilakukan secara online melalui aplikasi OSS.

Namun, pada kenyataannya didaerah banyak menemui kendala seperti izin untuk UMKM yang masih terjadi overlaping dengan Paten di kecamatan masih terjadi tumpang tindih antara PP dengan Paten.

”Lain lagi untuk pengurusan IMB, Anambas belum memiliki Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Sedangkan peraturan dan Perda untuk mengeluarkan IMB, harus dengan rekomendasi TABG,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya menyampaikan kesulitan-kesulitan tersebut agar Ombudsman dapat menyampaikan persoalan kepada Gubernur dan melimpahkannya kepada Bupati.

”Hal ini kita sampaikan agar pelayanan perizinan dapat dengan mudah sesuai, dengan keinginan pemerintah pusat untuk mempermuda perizinan,” tegasnya.

Kendala lain yang dihadapi daerah, tambah dia, adalah masih tidak maksimalnya jaringan internet kemudian masih belum siapnya SDM. Bahkan, masih banyak yang dengan banyaknya perubahan regulasi yang ada saat ini.

”Kita sangat berharap hal-hal yang tidak terlalu prinsip tersebut dapat diurus didaerah. Sehingga masyarakat khususnya tidak perlu mengeluarkan anggaran lagi, untuk biaya transportasi dalam pengurusan izin,” tuturnya.

Ombudsmen berharap kepada Pemerintah Daerah agar komplein pelayanan masyarakat cepat direspon dan harapannya 0 komplen di bidang pelayan. (INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here