DPMPTSP Edarkan Perintah Bupati

0
699
ZAKAL MAL: Bupati Bintan H Apri Sujadi bagi-bagi zakat mal kepada lansia, di sela safari Ramadan di Toapaya, Rabu. F-ISTIMEWA/kominfo bintan

BINTAN – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) telah mengedarkan perintah Bupati Bintan, mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan, Kamis (8/6) kemarin. Surat edaran wajib membayarkan THR itu ditujukan kepada 200-an perusahaan dan badan usaha di Bintan.

Kepala DPMPTSP dan Naker Bintan Hasfarizal Handra mengatakan, perintah pembayaran THR kepada setiap karyawan itu dituangkan dalam surat edaran Bupati Bintan nomor 570/DPMPTSPTK/543, tertanggal 2 Juni 2017. Pembayaran THR sesuai dengan PP 78/2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6/2016.

”Pembayaran THR ini wajib dilakukan pengusaha kepada pekerja atau buruh. Bupati Bintan juga memerintahkan agar semua pengusaha membayar THR. Kami sudah edarkan perintah pembayaran THR Pak Bupati itu,” ujar Hasfarizal Handra, kemarin.

Hasfarizal mengingatkan, perusahaan wajib membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum lebaran atau H-7 Idul Fitri 1438 hijriah ini. H-7 lebaran Idul Fitri semuanya harus sudah dibayarkan. Karena, itu sudah hak pekerja atau buruh.

”Tak ada negosiasi dalam pembayaran THR. Sekarang sudah bisa dibayarkan. 7 hari sebelum lebaran itu, batas waktu paling lambat,” tegasnya.

Mengenai besaran THR, pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja selama 1 tahun secara terus menerus atau lebih, mendapat THR sebesar satu bulan upah. Sedangkan bagi yang kurang dari 1 tahun dan minimal 1 bulan, maka berhak mendapatkan THR sesuai masa kerjanya.

Dengan rumus penghitungan, jumlah masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah. Sedangkan karyawan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu untuk PHK, juga wajib dibayarkan THR.

”Perusahaan yang terlambat membayar THR, dikenakan denda atau sanksi sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar, sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayarnya. Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pembayaran THR,” jelas Hasfarizal Handra. (fre)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here