DPR RI Dorong Perpu Kepulauan

0
168

Pengganti UU tentang Daerah Maritim

Mengingat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan masih lama, maka Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu) pengganti UU tersebut.

BATAM – SARAN ini disampaikan Fahri Hamzah agar pembangunan wilayah kepulauan bisa digesa. Menurutnya, jika pemerintahan pusat membuat Perpu, maka dalam satu atau dua bulan, bisa diubah jadi Undang-Undang (UU). Sehingga implementasinya bisa lebih cepat dilakukan.

Fahri juga mengatakan, salah satu janji kampanye Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) adalah menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Karena itu, daerah kepulauan harus dibangun karena memiliki peran besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.

”Ini kan janji kampanye, poros maritim. Tapi UU Kepulauan belum dibuat. Tidak cukup dengan Kementerian Maritim. Kita jangan bicara teknis (program) kelautan. Saya lebih cenderung bicara filsafat, dari yang dibilang Pak Jokowi, jangan membelakangi laut,” ujarnya di Batam, Senin (29/1).

Fahri juga berjanji akan membantu mempercepat UU Kepulauan ini. ”Kita loloskan cepat lah RUU tentang Penyelanggaraan Pemerintahan di Wilayah Kepulaan sebagai inisiatif DPD RI ini. Saya sendiri janji, kalau UU ini sudah ada segera kita bawa ke Rapim untuk segera dibahas Bamus, masuk ke Pansus,” ujarnya.

Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo mengatakan, pemerintah pusat masih menggodok Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kewenangan Provinsi di Darat dan Provinsi Berciri Kepulauan.

Saat ini proses penyusunannya masih jalan. Sedang dilakukan harmonisisasi di Kementerian hukum dan HAM. Pihaknya sudah beberapa kali rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir harmonisasi RPP dilakukan akhir Desember lalu di KemenkumHAM. Saat harmonisasi dibahas, perhubungan laut dan mekanisme pendanaannya.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun mengatakan, saat pertemuan di Batam, para narasumber sangat setuju pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan agar bisa secepatnya disahkan menjadi UU.

Bahkan, Presiden pun sudah menyurati DPR RI agar membahas RUU tersebut. Namun, apabila dalam perjalanannya nanti ternyata pembahasan RUU ini lambat, maka harus ada solusi lainnya. ”UU Kepulauan belum (selesai). Kalau lama, harusnya bisa buat Perpu,” saran Fahri.

Gubernur juga meminta doa dan dukungan dari masyarakat agar RUU tersebut secepatnya dibahas dan disahkan menjadi UU. ”Kalau sudah jadi undang-undang, dampaknya pada peningkatan kesejahteraaan masyarakat,” jelas Nurdin, kemarin.

Sebelumnya, sudah dilakukan Konferesi Pemerintah Daerah Kepulauan di Batam dengan diikuti anggota Badan Kerja Sama delapan provinsi bercirikan kepulauan di Indonesia yakni Kepri, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (atau disingkat Perpu atau Perppu) adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Sekedar diketahui, Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang.

Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat menerima atau menolak Perpu.

Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.(MARTUA-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here