DPR RI Sarankan Nurdin Lapor Presiden Jokowi

0
380
RAPAT: Gubernur Nurdin saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Selasa (21/2). f-istimewa

Hutan Lindung di Kepri Belum Ada Solusi

BATAM – Komisi IV DPR RI menyarankan Gubernur Kepri untuk melaporkan persoalan hutan lindung di Kepri kepada Presiden RI Joko Widodo. Hal itu karena persoalannya sudah menghambat pembangunan dan investasi.

”Persoalan alih fungsi hutan lindung di Kepri bukan persoalan mudah. Begitu juga dengan daerah lainnya di Indonesia. Karena berhubungan dengan berbagai pertimbangan dari Menteri Kehutanan sebagai pemegang kuasa. Tapi, jika sudah menghambat pembangunan, saya sarankan gubernur melaporkan kondisi lapangan ini ke Presiden,” ujar Ir Darori Wonodipuro dalam rapat dengar pendapat bersama Gubernur Kepri, Selasa (21/2) di Graha Kepri.

Kehadiran Tim Panja Komisi IV DPR RI di Provinsi Kepri dalam rangka mengadakan Kunjungan Kerja Panja Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

Hadir dalam kunker tersebut, selain Gubernur Kepri, ada juga anggota DPRD Kepri Asmin Patros, Dirjen KLHK San Afri Awang, Sekretaris Daerah Kepri, TS Arif Fadillah, Asisten II Pemko Batam Gintoyono, BP Kawasan Batam Purba Robert M Sianipar, Sekda Kabupaten Karimun M.Firmansyah dan perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kepri.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan ke Panja RTRW Komisi IV DPR RI agar proses pembahasan perubahan peruntukan kawasan hutan Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dapat diselesaikan dalam waktu dekat.

Gubernur juga meminta Komisi IV DPR RI sesuai kewenangannya memberikan persetujuan (rekomendasi) terhadap usulan perubahan kawasan hutan DPCLS seperti yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

”Bila usulan DPCLS Kepri disetujui DPR RI dengan bentuk rekomendasi, ini tentu dapat memberikan kepastian hukum pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Kepri, terutama di kawasan trategis nasional Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Kepri ini sudah luas daratannya sudah sedikit, mau dioptimalkan pembangunannya terkendala aturan hutan lindung pula. Kalau tak segera diselesaikan Kepri bisa kalah saing dengan negara luar,” ujar Nurdin.

Nurdin menyampaikan untuk Kabupaten Karimun ada tiga wilayah yang diusulkan untuk direkomendasikan DPR RI Komisi IV, yakni Karimun anak yang masuk wilayah FTZ yang telah dibangun Menteri Perhubungan pelabuhan bongkar muat di sana.

Kedua, kawasan Sungai Bati, untuk menambah runway Bandara sepanjang 800 km lagi. Dan Pulau Kundur Kampung Gading berupa perkebunan masyarakat.

Sementara untuk Kabupaten Natuna Gubernur minta diputihkan kawasan yang telah dipakai pertamina dan pelabuhan pelni serta kawasan Gunung Ranai seluas 26,79 ha untuk pemukiman masyarakat.

Untuk Batam kawasan Rempang Galang yang saat ini masih status quo. Padahal, kita minta investor untuk mengembangkan kawasan pariwisata terpadu sangat tinggi di sana.

”Begitu juga dengan Bintan. Banyak rencana pembangunan di sana yang masuk kawasan hutan lindung sehingga pembangunannya tidak bisa diselesaikan karena terbentur undang-undang,” ungkap Nurdin.

Kendati demikian, menurut Anggota Komisi II DPRD Kepri Asmin Patros, Perda RTRW Kepri, yakni Perda No 1 Tahun 2017, telah menyelesaikan RTRW lima Kabupaten Kota di Kepri kecuali Kota Batam.

”Untuk Batam memang harus hati-hati karena konsekuensinya sangat besar yakni berdampak pada investasi,” terangnya.

Penegasan yang sama juga disampaikan Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Lainnya BP Kawasan Purba Robert M Sianipar. Dia mengatakan saat ini banyak investor yang belum bisa merealisasikan investasinya karena ketidakjelasan status lahan.(ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here