DPRD Beri Catatan Terkait Kinerja OPD Pemkab

0
245
WAKIL Ketua DPRD Karimun Bakti Lubis menyerahkan catatan Pansus LKPJ Bupati Karimun tahun 2017 kepada Bupati Karimun, Senin (3/4). F-ISTIMEWA

KARIMUN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPk) Bupati Karimun tahun 2017, menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Karimun.

Hal itu terungkap pada sidang paripurna istimewa tentang laporan hasil kerja pansus LKPj di Balairong Gedung DPRD Karimun, Senin (30/4) lalu.

Pansus memberikan catatan pencapaian kinerja OPD kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq. Ketua Pansus LKPj Bupati Karimun tahun anggaran 2017, Anwar Abu Bakar mengatakan, setelah melalui penelaahan secara mendalam terhadap buku LKPJ Bupati Karimun Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan mupati, monitoring program kegiatan ke lokasi-lokasi, yang dilanjutkan dengan pembahasan bersama tenaga ahli, maka Pansus secara umum menilai bahwa Laporan LKJP Bupati Karimun tahun 2017 secara sistematika cukup baik dan mencakup muatan substansi secara komprehensif sebagaimana diatur dalam PP No. 3 Tahun 2007.

Kebijakan umum Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Di samping itu, target kinerja yang dilakukan pada tahun anggaran 2017 sudah terpetakan secara jelas. Hal tersebut terlihat dari semua isi LKPJ yang disampaikan indikator kinerja dari setiap urusan pemerintahan dengan gamblang dijelaskan baik urusan pemerintahan yang dikerjakan, program dan kegiatan yang disusun, target dan pencapaian kinerja output, target dan pencapaian kinerja keuangan serta data sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) perurusan, perprogram dan perkegiatan.

Namun demikian, secara substansi perprogram kegiatan masih banyak dijumpai OPD yang tidak memenuhi target kinerja yang diberikan sebagaimana tertuang jelas dalam buku LKPJ.

Oleh karenanya, perlu perhatian dan penanganan secara khusus oleh bupati terhadap jajarannya agar taget kinerja yang diberikan dapat direalisasikan. Kebijakan Pemerintah Daerah secara umum, struktur dan substansi terkait Kebijakan Pemerintah Daerah sudah terintegrasi antara RPJMD dan RKPD/Renja OPD.

Berbagai indikator utama sudah terpetakan secara konsisten antar dokumen perencanaan, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana isu-isu prioritas pembangunan daerah dan sasaran-sasarannya terintegrasi dengan isu-isu prioritas pembanguna nasional dan program-program prioritasnya. Sehingga terbangun sebuah mekanisme yang terintegrasi antara pembangunan pusat dan daerah.

”Sudah waktunya, Pemerintah Daerah mulai menerapkan strategi pembanguan daerah yang berbasis pada money follow program, melalui sebuah pendekatan perencanaan pembangunan secara Holistik, Terintegrasi, Tematik dan Spasial dalam penyusunan RKPD maupun Renja OPD,” sebut Anwar Abu Bakar.

Holistik merupakan pendekatan secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hilir sampai dengan hulu. (yon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here