DPRD Kepri Minta Tarif Listrik Karimun Ikuti PLN

0
688
KOMISI III DPRD Kepri saat pembahasan tarif listrik di Karimun, Senin (26/3).f-istimewa/humas dprd kepri

BATAM – Komisi III DPRD Kepri, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Pemprov Kepri serta PT Soma Daya Utama kembali menggelar pertemuan lanjutan terkait pembahasan perkembangan pembangunan PLTU di Karimun di Batam, Senin (26/3).

Pertemuan kali ini membahas mengenai persetujuan tarif listrik yang telah diusulkan oleh PT Soma Daya Utama kepada Dinas ESDM Kepri. Kepala Bidang Ketenaga Listrikan Dinas ESDM Kepri Marzuki mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembahasan terkait usulan tarif dari PT Soma Daya Utama. ”Kami telah melakukan pembahasan secara internal yang melibatkan tim verifikasi perizinan dan non perizinan ketenaga listrikan,” kata Marzuki.

Dikatakan oleh Marzuki bahwasanya ada selisih dari usulan yang diajukan oleh PT Soma Daya Utama terkait tarif listrik yang nantinya akan diterapkan untuk pelanggan di Zona I Kabupaten Tanjung Balai Karimun. ”Dalam pembahasannya kami tetap mengacu pada tarif resmi PT PLN Persero yang memang saat ini telah terlebih dahulu beroperasi di sana,” ungkapnya.

Baca Juga :  Nurdin Tetap Pertahankan Komitmen

Seperti dijelaskan oleh Marzuki, biaya pokok tenaga listrik yang awalnya diusulkan oleh PT Soma Daya Utama untuk tegangan menengah yakni Rp 1.696,20 per kWh dan pada tegangan rendah yakni Rp 1.752,66 per kWh.

”Kemudian setelah dilakukan pembahasan oleh internal kami biaya tersebut menjadi Rp 1.486,51 pada tegangan menengah dan Rp 1.537,07 pada tegangan rendah,” jelas Marzuki.

Sedangkan untuk tarif tenaga listrik industri usulan PT Soma Daya Utama di luar waktu beban puncak yakni Rp 2.255,39 per kWh, waktu beban puncak Rp 2.388,06 per kWh. ”Dari tarif tersebut kami memangkasnya menjadi Rp 2.074,96 di luar beban puncak dan pada beban puncak Rp 2.255,39 per kWh,” terang Marzuki.

Baca Juga :  Semua Bersinergi Memajukan Kepri

Tarif tenaga listrik untuk golongan sosial, rumah tangga, bisnis, industri yang menggunakan tegangan rendah, kantor pemerintahan dan PJU, traksi, penjualan curah dam layanan khusus dijelaskan Marzuki akan tetap mengikuti tarif dasar listrik PT. PLN (Persero).

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi III DPRD Kepulauan Riau Widiastadi Nugroho mengatakan bahwa untuk menentukan tarif listrik listrik tidak semata-mata hanya melibatkan investor dan pemerintah saja. ”Kita juga harus mendengan pendapat masyarakat secara langsung, apakah dengan tarif yang telah dibahas tersebut masyarakat merasa keberatan atau tidak,” kata Widiastadi.

Baca Juga :  Mari Hadiri Subuh Akbar di Dompak

Jika memang masyarakat merasa tidak keberatan, kata Widiastadi Komisi III akan segera menyutujui dan menandatangani rekomendasi tarif tersebut. Wakil Ketua Komisi III Surya Makmur Nasution yang juga hadir dalam rapat tersebut mendukung apa yang dikatakan oleh Widiastadi.

”Kita harus dengar pendapat bupati, masyarakat sebagai calon konsumen dan kalau perlu juga melibatkan lembaga perlindungan konsumen di Karimun,” ujarnya. PT Soma dan Dinas ESDM juga bisa berpatokan dengan tarif yang digunakan oleh PT. B’Right PLN Batam. (ais/mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here