DPRD Kota Bahas Kenaikan Tarif Haji

0
633
JEMAAH Haji Tanjungpinang saat tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam untuk terbang ke tanah suci tahun lalu.f-DOKUMENTASI/TANJUNGPINANG POS

Pemerintah Kota Tanjungpinang mengusulkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dibahas menjadi Perda di tahun 2018 ini. Tiga diantaranya wajib yaitu APBD 2019, Raperda Pertanggungjawaban APBD 2017 dan Ranperda terkait Perubahan APBD 2018 mendatang.

TANJUNGPINANG – Hal ini dikatakan Penjabat Wali Kota Tanjungpinang Drs Raja Ariza, dalam rapat paripurna menyampaian Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda), Senin (26/3) di kantor DPRD Tanjungpinang.

Hadir dalam rapat Ketua DPRD Tanjungpinang, Suparno dan unsur pimpinan lainnya beserta anggota DPRD Tanjungpinang dan kepala OPD di lingkungan Tanjungpinang. Dilanjutkannya, bahwa penandatanganan antara pimpinan DPRD Tanjungpinang bersama Penjabat Wali Kota Tanjungpinang terkait Propemperda yang akan dibahas 2018 ini.

Baca Juga :  Dewan Minta Juru Parkir Di-rolling

Selain itu, ada dua Ranperda inisiatif DPRD Tanjungpinang. Diantaranya, satu diantaranya sudah diusulkan tahun lalu yaitu Ranperda Kepemudaan dan biaya naik haji.

Untuk membahas Ranperda ini akan dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan Pemko Tanjungpinang. Suparno menuturkan, ada tiga Ranperda yang dibahas dalam waktu dekat diantaranya, lanjutan pembahasan Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, Ini merupakan turunan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RDTR ini sudah sempat dibahas akhir 2017 lalu dan saat itu ketua Pansus-nya Beni SH MH. Hanya saja tidak selesai dibahas lantaran waktunya tak mencukupi. Pembahasan Ranperda ini butuh waktu banyak agar lebih rinci. ”Tujuannya agar hasil rumusannya lebih baik dan detail,” ujarnya.

Baca Juga :  Sensus Penduduk Online Belum Diminati

Sedangkan yang lainnya, Ranperda tentang Garis Sempadan, Ranperda Pemakaman, Ranperda Tata Cara Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah. Ranperda Pengelolaan Cagar Budaya Pulau Penyengat sebagai wisata budaya Tanjungpinang.

Ditambah Ranperda Perubahasan atas beberapa Perda yang sudah disahkan. Diantaranya, Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Ranperda Perubahan tentang Izin Penimbunan Lahan, Bangunan Gedung, BUMD, Pajak Daerah dan Lembaga Kemasyarakatan.

Terkait jadwal pembahasan, nantinya melalui rapat bersama antara Bagian Hukum Pemko dan Legislasi di DPRD Tanjungpinang. (DESI LIZA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here