DPRD Minta Audit Pemisahan Kebijakan Pelaksana Kegiatan

0
771
CEK FISIK: Kegiatan cek fisik kendaraan bermotor dinas milik Pemkab Kepulauan Anambas.F-INDRA GUNAWAN/TANJUNGPINANG POS

ANAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan dorong penyelesaian pembangunan Proyek Watar Front City (WFC) yang terbengkalai.

Pasalnya proyek yang digadang-gadang menjadi Ikon Anambas itu, saat ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Ironinya, setiap ada kunjungan dari berbagai pihak dan wisatawan selalu bertanya dan merasa heran kenapa pembangunan proyek tersebut terkesan dibiarkan.

Hal itu sayangkan, dan bahkan sebagian dari bangunan tersebut dipenuhi air laut dan berbentuk seperti kolam. Beruntung Pemerintah Daerah telah memasang papan plang, yang bertuliskan dilarang buang sampah disekitar area.

Sebelumnya, dari pihak Dirjen Perhubungan juga pernah menyinggung hal tersebut.
Dengan adanya mega proyek tersebut, telah menelan anggaran sekitar Rp64 Milyar.

Baca Juga :  Seni Budaya Meriahkan Hari Kartini

Tetapi peruntukan tidak sesuai dengan yang ditargetkan, dan kini tidak terawat dengan baik.

Seperti diketahui Proyek WFC dibangun pada tahun 2013 silam, dengan pemenang tender PT Adhi Karya Tbk dengan kontrak tertanggal12 juni 2013 silam.

Wakil Ketua I DPRD Anambas Syamsil Umri mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan proyek pembangunan WFC agar dilanjutkan.

Namun sebelum itu, menurutnya, mesti ada batas pemisah antara perkerjaan lama dengan perkerjaan baru.

Tjuannya, agar tidak menimbulkan kesan bahwa lanjutan kembali untuk menutup perkerjaan lama.

Baca Juga :  Perempuan Dominasi Pemilihan BPD

”Sebelumnya mesti dilakukan Audit, untuk menentukan batas dimana perkerjaan lama dan mana yang baru.” terang Syamsil Umri, Minggu (9/4).

Syamsil Umri mengungkapkan, dalam menggesa hal itu pihaknya telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

”Seandainya sudah di Audit BPKP, akan diketahui apa persoalan sebenarnya apakah pada perkerjaan lama terjadi kelebihan bayar atau lainnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, nantinya akan dihitung secara keseluruhan, dan jika memang hitungannya sudah clear, baru dapat dimulai untuk dilanjutkan.

Syamsil juga menambahkan, jika ketakutan pemerintah saat ini dalam melanjutkan pembangunan saat ini karena batas itu masih belum jelas.

Baca Juga :  APBD Anambas Disahkan Rp 1,213 Triliun

Ia melanjutkan, dikhawatirkan nantinya pemerintah daerah saat initerindikasi menutup persoalan yang sudah lama.

”Ini yang kami ditakutkan pemerintah saat ini, untuk melanjukan pembangunan WFC.” katanya.

Pihaknya sudah ke kantor BPKP baru-baru ini, dengan mengajak Inspektort KKA, untuk meminta agar segera melakukan audit pada Proyek Water Front City agar pemerintah daerah ingin segera menyelesaikannya.

”Selain WFC juga ada, Rumah Sakit, serta GOR Tanjung Momong. semua kita minta Audit,” pungkasnya.(INDRA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here