DPRD Minta PJU Pakai Meteran

0
391
Tim Pansus LKPj saat membacakan rekomendasi LKPj Pemko Tanjungpinang tahun anggaran 2013-2018.

TANJUNGPINANG – DPRD Kota Tanjungpinang meminta agar lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) menggunakan meteran tersendiri sehingga jelas berapa pembayarannya setiap bulan.

Pernyataan ini disampaikan Tim Pansus LKPj DPRD Tanjungpinang, Pertus saat rapat paripurna tentang penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir masa jabatan tahun anggaran 2013-2018 di ruang rapat Paripurna DPRD Tanjungpinang, Rabu (2/5).

Karena itu, dewan pun meminta Pemko Tanjungpinang untuk melakukan rapat kerja dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Tanjungpinang membahas pemasangan meteran ini.

Dituturkannya, Pemko setiap bulan dibebankan biaya PJU senilai Rp 1,2 miliar dan nilainya sama setiap bulan. Totalnya satu tahun sekitar 14,4 miliar.

Menurut politisi PDIP ini, kini banyak bola lampu PJU yang mati. Selain itu, upaya menghemat biaya PJU, bola lampu sudah diganti menjadi LED. Menurutnya, bola lampu jenis LED bisa menghemat listrik sekitar 50 persen.

Petrus mengatakan, harus ada sistem atau tolak ukur yang digunakan untuk menghitung biaya PJU. Selama ini, masih sistem gelondongan.

Sistem ini sudah tak tepat digunakan, harus ada alat yang mengukur, sehingga biaya yang dikeluarkan setiap bulannya untuk PJU dari Pemko ke PLN jelas.

Anggota DPRD pun menyarankan agar Pemko berkoordinasi dengan PLN membuat meteran menghitung untuk biaya PJU. Terkait biaya pembuatan meteran menurutnya menjadi beban PLN selaku penyelenggara.

Hadir dalam rapat paripurna itu, Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Drs Raja Ariza beserta Sekda Kota Tanjungpinang, Riono dan kepala OPD lainnya. Hadir unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang serta anggota DPRD dari berbagai fraksi yang ada.

Terkait capaian indikator agregat Kota Tanjungpinang 2013-2017 yang disajikan di dalam LKPJ-AMJ khususnya ekspor, analisa DPRD, bahwa penyebab turunnya nilai ekspor sejak tahun 2015 dikarenakan adanya aturan hukum yang melarang ekspor tambang keluar negeri.

Terkait laju inflasi kota yang masih dikategorikan rendah jika dikaitkan dengan capaian target RPJMD sampai tahun 2017, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan kepada Pemko agar ke depan dapat mengupayakan laju inflasi kota dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pencapaian target dan realisasi untuk kegiatan pada RPJMD periode 2019-2024 DPRD Kota Tanjungpinang perlu mengingatkan. Beberapa OPD capaian target pada periode 2013-2018 masih tergolong belum maksimal diantaranya pada urusan kesehatan realisasi sebesar 81,94 persen, pada urusan perencanaan pembangunan realisasi 80,67 persen.

Urusan pertanahan dengan senilai 13,19 persen, pada urusan kependudukan dan catatan sipil dengan realisasi 82,63 persen, keluarga berencana dengan realisasi 83,43 persen, pada urusan statistik dengan 74,39 persen.

Pada urusan komunikasi dan informatika dengan realisasi 72,63 persen, pada urusan kelautan dan perikanan dengan sekitar 83,18 persen. Masih banyaknya persoalan terkait pelaksanaan BPJS Kesehatan, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang melakukan rapat kerja dengan BPJS dengan melibatkan OPD dan instansi terkait untuk menemukan solusi terbaik.

Selain itu, pansus LKPj menilai, banyak pembangunan yang dilakukan baik masyarakat umum maupun pihak swasta di Kota Tanjungpinang sebelum pengurusan izin selesai.

Ini menyebabkan dampak sosial lainnya, maka DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar setiap pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang terlebih dahulu mengurus perizinan, untuk itu diperlukan pengawasan yang ketat dan penegakkan hukum bagi para pelanggar.

Seperti diutarakan anggota Komisi III DPRD Tanjungpinang, Ismiyati, akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah terhadap ketegasan aturan pembangunan membuat, beberapa kawasan kini tergenang air saat hujan turun. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here