DPRD Minta Ranperda Ditinjau Ulang

0
268
PARIPURNA: Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi wakil ketua dan Sekdaprov Kepri TS ARif Fadillah saat rapat paripurna pandangan fraksi di Kantor DPRD Kepri di Dompak, Selasa (25/4). F-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menyampaikan, Pemprov Kepri dalam mengusulkan dua Ranperda tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Ketenagalistrikan sudah melewati kajian dan melihat kondisi masyarakat saat ini.

”Yang jelas nanti tanggal 27 mendatang, hasil-hasil pandangan fraksi dewan kan sudah dicatat. Mulai hari ini tim kita mulai bekerja untuk menyiapkan jawabannya. Nanti kita sampaikan jawabannya, tentu apa yang diusulkan pak gubernur sangat memikirkan masyarakat luas, Kepri pada umumnya,” jelas Arif kepada Tanjungpinang Pos di kantor DPRD Kepri di Dompak, Selasa (25/4).

Dalam rapat paripurna lanjutan pasca penyampaian pandangan Gubernur Kepri tentang Ranperda Tenaga Kelistrikan dan Bantuan Hukum, seluruh fraksi di DPRD Kepri sepakat melanjutkan pembahasan ranperda itu.

Dengan begitu, dalam beberapa bulan ke depan Kepri akan memiliki perda bantuan hukum dan ketenagalistrikan.

Lantas, apa manfaatnya bagi masyarakat dengan hadirnya dua perda tersebut? Fraksi PDIP dalam pandangannya yang dibacakan juru bicara Fraksi Weni Pustoko mengatakan bahwa masyarakat tidak mampu akan mendapatkan akses hukum yang baik. Juga demikian dengan perda kelistrikan.

”Saat ini terjadi ketidakseimbangan antara suplai dan demand listrik. Dengan adanya perda ini maka akan ada solusi masalah kelistrikan di Kepri ini,” kata Weni dalam sidang paripurna penyampaian pandangan fraksi.

Begitu pula dengan fraksi Golkar lewat juru bicara fraksi Taba Iskandar. Golkar kata Taba, mendukung penuh perda ini hadir dimasyarakat. Sebab, aspek keadilan itu harus dapat dirasakan tidak hanya masyarakat atas, namun juga oleh masyarakat miskin. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here