DPRD Sahkan Tiga Ranperda

0
28
PIMPINAN DPRD Imran dan Bupati Anambas Abdul Haris SH saat melakukan penandatanganan sejumlah Ranperda. F-ISTIMEWA

DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas menggelar Rapat Paripurna dalam penandatanganan nota kesepakatan, antara kepala daerah dan DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2019 terkait penyampaian pemandangan umum fraksi tentang penambahan penyertaan modal Pemda Anambas pada PT Bank Riau Kepri.

ANAMBAS – JUGA persetujuan bersama antara DPRD Anambas, dan kepala daerah terhadap Ranperda tentang pengelolaan sampah.

”Terlihat jumlah anggota yang hadir di ruang paripurna telah memenuhi kuorum, dan tidak mengalami kendala lagi untuk dilakukan paripurna,” kata Imran, selaku Ketua DPRD sekaligus pimpinan sidang paripurna, Senin (26/11) sore.

Ia juga menyampaikan dalam pidatonya, untuk Pansus Ranperda tentang pengelolaan sampah sudah melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia memberikan kesempatan kepada Ketua Pansus pengelolaan sampah, untuk menyampaikan laporannya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) pengelolaan sampah H Dhanun mengatakan, pengelolaan sampah perlu dikelola dengan baik.

Jika tidak dilakukan dengan baik, maka akan banyak dampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan.

”Maka tim Pansus menyetujui, untuk dilakukan pembentukan Perda (Peraturan Daerah) tentang pengelolaan sampah,” sampai Dhanun.

Ketua DPRD Imran mempertanyakan kepada anggota DPRD yang hadir, apakah menyetujui terkait Ranperda Pengelolaan Sampah dan itu disetujui lalu disahkan oleh Ketua DPRD dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali.

Sedangkan Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris SH diberi kesempatan untuk melakukan penyampaian pandangan akhir terkait Ranperda pengelolaan sampah.

Haris mengatakan, bahwa Pemda Anambas tetap menyetujui terkait hal itu dan perlu adanya dasar hukum terkait pengelolaan sampah yang dapat mengatur dengan sistem yang kuat.

”Pemda sepakat dan setuju terkait Ranperda pengelolaan sampah, atas inisiatif seluruh anggota DPRD Anambas menjadi Perda nantinya,” ucap Haris.

Setelah disahkan menjadi Perda, maka Pemda akan melakukan sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat.

”Tentu akan kita lakukan sosialisasi setelah disahkan menjadi Perda,” sampai Haris.

Sidang dilanjutkan terkait penyertaan modal dari Pemda Anambas kepada PT Bank Riau Kepri, empat fraksi menyetujui untuk dapat melakukan penyertaan modal.

Adapun fraksi yang menyetujui adalah Fraksi PPP Plus, yang disampaikan oleh Ayub dan Fraksi Perjuangan Plus disampaikan oleh Yusli YS dan dari Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (Akir) Jasril Jamal.

Sedangkan dari Fraksi PBB Plus juga menyetujui terkait hal tersebut dan disampaikan oleh Firman Edi.

”Dalam hal ini menyetujui untuk melanjutkan terkait pembahasan selanjutnya, dan Pemda di harapkan dapat berupaya melakukan penyertaan modal dari Pemda kepada PT Bank Riau Kepri,” kata Imran.

Sidang paripurna penandatangan nota kesepakatan antara kepala daerah, dan DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Anambas tahun anggaran 2019 dilanjutkan dan untuk dapat disepakati maka dari itu perlu adanya singkronisasi antara Pemda dan DPRD.

Sejumlah anggota DPRD yang hadir menyetujui terkait KUA-PPAS dengan total anggaran sekitar Rp1,213 triliun dan langsung dilakukan penandatangan terkait hal tersebut.

”Alhamdulilah semua anggota DPRD yang hadir menyetujui terkait nota kesepakatan rancangan KUA PPAS APBD tahun 2019,” tutup Imran.(INDRA GUNAWAN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here