DPRD Terima Usulan Revisi RPJMD

0
547
KETUA DPRD H Nesar Ahmad didampingi Agus Wibowo dan Trijono menerima Ranperda dari Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam, Senin (19/3) siang kemarin.F-ISTIMEWA

BINTAN – DPRD Kabupaten Bintan menerima dua Ranperda tentang revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, dan Ranperda tentang perangkat desa, Senin (19/3) kemarin. Dua Ranperda ini diserahkan Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam kepada Ketua DPRD Bintan H Nesar Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPRD Agus Wibowo dan Trijono.

Wakil Ketua DPRD Agus Wibowo mengatakan, Pemkab Bintan sudah membahas revisi RPJMD 2016-2021 yang diatur dalam Perda nomor 5/2016, belum lama ini. Perubahan RPJMD itu, disesuaikan dengan visi misi kepala daerah. ”Kita baru terima Ranperda usulan revisi RPJMD itu. Nanti dibentuk pansus. Setelah itu baru kita bahas detailnya,” kata Agus Wibowo, kemarin.

Baca Juga :  Kader PKK Harus Memiliki Karakter yang Tangguh

Pada penyampaian pandangan umum, Umar Ali Rangkuti dari Fraksi PDI-P menyarankan, agar perangkat desa memperhatikan soal keterwakilan perempuan dalam struktur perangkat desa. Menurutnya, materi pada ranperda tentang perangkat desa memang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akan tetapi di dalamnya tidak diatur tentang keterwakilan perempuan.

Suardi dari Fraksi Golkar menerangkan, pemerintahan desa perlu mendapat perhatian dengan mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta keberadaannya. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penempatan perangkat desa, harus profesional, objektif, bersih dari KKN, memiliki kemampuan serta keahlian sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kinerja perangkat desa tersebut.

Baca Juga :  Awal Ramadan, Pasokan Gas Bersubsidi Ditambah

Bani Suparti dari Fraksi Demokrat menyampaikan, Ranperda perangkat desa ini sangat penting, dan segera disahkan. Sehingga pemerintahan desa mempunyai pedoman yang jelas, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dan menghindari konflik.

Wakil Bupati Bintan H Dalmasri Syam mengharapkan agar usulan dua Ranperda ini segera dibahas dan disahkan menjadi perda Bintan. Menyinggung soal ranperda tentang perangkat desa, Ia menyampaikan sebelumnya telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perangkat desa. ”Penjabarannya dituangkan dalam Ranperda ini,” ujar H Dalmasri. (fre/aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here