DPRD Tetap Tolak Kenaikkan Pas Pelabuhan

0
375
Penumpang yang baru tiba di Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang, kemarin. f-raymon/tanjungpinang pos

Penolakan kenaikkan pas pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang, baik terminal domestik dan internasional terus masih terus menggalir.

TANUNGPINANG – Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa di Tanjungpinang menggelar unjuk rasa penolakan kenaikan pas pelabuhan yang dilakukan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I di Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Senin (28/5) lalu. Kini, giliran DPRD Kota Tanjungpinang menolak rencana menaikkan tarif pas masuk Pelabuhan SBP Tanjungpinang per 1 Juli mendatang.

Rencananya, tarif pas masuk pelabuhan di terminal internasional untuk Warga Negara Indonesia (WNI) dari Rp 35 ribu naik menjadi Rp 40 ribu per orang. Warga Negara Asing (WNA) dari Rp 55 ribu menjadi Rp 60 ribu per orang. Masing-masing naik Rp 5 ribu per orang.

Di terminal domestik dari Rp 5 ribu jadi Rp 10 ribu. Pengantar dan penjemput dari Rp 5 ribu naik jadi Rp 10 ribu. Namun, rencana kenaikkan belum mulus karena belum dapat restu dari DPRD Kota Tanjungpinang. Bahkan DPRD Tanjungpinang terang-terangan akan mengunggat keputusan Pelindo bila nekat kenaikkan pas pelabuhan tersebut.

Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang, M Syharial tetap ngotot tidak setuju dan menolak kenaikkan pas pelabuhan tersebut. Alasannya, pertama, hingga kemarin dana bagi hasil Pas Pelabuhan kerjasana Pelindo dengan BUMD Tanjungpinang, yang di setor ke kas negara belum jelas.

Kemudian, ia meminta, manajemen PT Pelindo mengikuti aturan, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat minimal tiga bulan sebelum menaikkan tarif.

”Tetap kita menolak kenaikkan pas tersebut. Saya belum tahu langkah apa yang akan diambil anggota DPRD saat manajemen PT Pelindo tetap menaikkan tarif pas SBP sebelum melakukan sosialisasi tiga bulan. Tapi saya pribadi tetap tidak setuju dan berharap Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, meninjau kembali kebijakan itu,” tuturnya.

Ia mengapresiasi pembangunan yang dilakukan PT Pelindo Tanjungpinang di kawasan SPB, meski demikian berharap kenaikan pas masuk setelah semua pembangunan atau pekerjaan selesai.

”Jika sebelum pembangunan selesai maka melakukan sosialisasi kepada masyarakat minimal tiga bulan sebelum kenaikan harga,” tuturnya.

Syahrial menuturkan, akan membahas persoalan ini nantinya kembali ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bila jadi dinaikkan, sebelum melakukan sosialisasi tiga bulan tersebut. Sebelumnya, GM PT Pelindo Tanjungpinang, I Wayan menuturkan, bahwa sosialisasi kenaikkan tarif pas pelabuhan tidak perlu sampai tiga bulan lamanya.

”Bunyinya tidak minimal tiga bulan tapi maksimal, jadi bisa satu bulan, dua bulan atau bahkan tiga bulan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, belum lama ini, saat menuturkan menunda sebulan. (DESI LIZA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here