Dua ASN Kepri Aktif Dijebloskan ke Penjara

0
354
Tersangka kasus korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri F-raymon/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Dua ASN aktif Provinsi Kepri Edi Irawan dan Maruli dijembloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Tanjungpinang, Kamis (3/1).

Menjadi tersangka kasus korupsi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepri dengan kerugian negara sekitar Rp 1.276.895.132.

Edi Irawan yang merupakan mantan Kepala BPBD dan Maruli mantan bendahara BPBD.

Mereka di periksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri selama 10 jam yang langsung di jebloskan ke penjara.

Asisten Tindak Pidana khusus (Aspidsus) Kejati Kepri Feri Tas membenarkan adanya penahan kedua tersangka.

“Kita lakukan penahanan terhadap dua tersangka,” katanya.

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kelas I Tanjungpinang, Fajar Teguh Wibowo mengatakan, kedua tersangka dimasukkan ke ruangan orientasi khusus Tipikor. Mereka nanti akan berbaur bersama 20 orang warga binaan.

“Tidak ada membedakan dengan tahanan lainya dan kita tetapkan sesuaikan prosedur,” sebutnya.

Lanjutnya, sesuai dengan aturan tersangka ini dimasukkan ke ruangan itu selama satu bulan namun bila penuh maka yang duluan masuk akan pindahkan.

“Kapasitas ruangan orientasi itu bisa 35 orang. Yang jelas kita tidak ada membedakan dengan tahanan lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejati Kepri menetapkan keduanya sebagai tersangka. Diduga kedua terlibat dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat beberapa pengguna nama-nama fiktif dan ditemukan dokumen pertanggungjawaban yang tidak memadai.

Dituturkannya, anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan dan tidak sesuai peruntukannya.

Ia menambahkan, di 2013 ditemukan kerugian perjalan dinas fiktif senilai Rp 289.199.100, tahun 2014 sebesar Rp 470.815.450, tahun 2015 sebesar Rp 321.493.599 dan tahun 2016 Rp 195.386.983.

Tersangka Edi selaku pengguna anggaran pada saat menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil dari bukti bukti SPJ dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan.

Edi selaku pengguna anggaran tetap menandatangani SPM dan meminta bendahara pengeluaran mengajukan pencairan ke BPKD.

Sedangkan tersangka Maruli selaku bendahara pengeluaran mengajukan dokumen pencairan tanpa ada verifikasi, lembar check list dan paraf dari PPK. Bendahara pengeluaran tetap mengajukan bukti-bukti SPJ dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan beserta lembaran SPM dan SPP ke pengguna anggaran untuk di tanda tangani.

Kedua tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Serta pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (ray)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here