e-KTP eh, KTP-el

0
158
Billy Jenawi

Oleh: Billy Jenawi
Dosen Ilmu Administrasi Publik Stisipol Raja Haji Tanjungpinang

Dulunya elektronik KTP yang disingkat e-KTP, belakangan sudah dibalik menjadi KTP elektronik atau KTP-el. Ini merupakan kartu identitas penduduk yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun. Dibandingkan dengan KTP sebelumnya, KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik baik secara fisik maupun penggunaannya dengan komputerisasi. Program KTP-el pertama kali diresmikan pada tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Gamawan Fauzi.

Munculnya ide pembuatan E-KTP yang kini brubah menajdi KTP-el didasari pada banyaknya temuan kasus tentang penggandaan kartu identitas penduduk yang dapat merugikan negara dan memunculkan tindakan penipuan dan kriminal. Salah satu temuan yang cukup menggemparkan adalah ketika pada tahun 2011 terdapat 250 ribu KTP ganda dari total 7,3 juta wajib KTP yang ada di Jakarta.

Masalah KTP ganda ini tentu akan menjadi permasalahan tersendiri dalam pemilihan umum, baik pemilihan Kepala Daerah, Anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden di tingkat nasional. Ini juga menjadi alasan mengapa proyek KTP elektronik ini perlu segera diselesaikan. Agar kecurangan-kecurangan dalam pemilihan umum dapat dihindari dan menjadikan pemilu yang jujur dan bersih.

Pelaksanaan KTP-el berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010. Pada tahap awal pelaksanaan tahun 2009 uji coba perekaman KTP-el dilakukan di beberapa wilayah yakni 4 kota sebagai percontohan perdana penggunaan KTP-el yaitu Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.

Tahun 2011 tepatnya di bulan Februari, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri resmi melaksanakan perekaman KTP-el. Pelaksanaan kali ini dibagi menjadi 2 tahapan, tahap pertama pertama dimulai Februari 2011 dan berakhir pada 30 April 2012. Pada tahap ini perekaman KTP-el dilakukan kepada 67 juta penduduk yang tersebar di 2.348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota. Sedangkan tahap kedua dimulai pada bulan Mei hingga akhir tahun 2012 dengan cakupan 105 juta penduduk yang ada di 300 kabupaten/kota yang tidak termasuk pada tahap pertama.

Tahun 2013 merupakan batas akhir pembuatan KTP secara nasional, sehingga direncanakan 1 Januari 2014 KTP dapat berlaku secara efektif. Pada kenyataannya, Kementrian Dalam Negeri akhirnya harus memperpanjang masa pemberlakukan efektif KTP dikarenakan masih banyaknya KTP yang belum sampai kepada pemiliknya akibat permasalahan distribusi.

Proses percetakan KTP pada saat itu dilakukan di pusat. Kelurahan, Kecamatan dan Dinas Kependudukan hanya bertugas melakukan perekaman, sedangkan percetakan hasilnya dilakukan di pusat dan kemudian dibagikan lagi ke daerah-daerah. Proses distribusi seperti ini menjadi masalah, mengingat luasnya wilayah Indonesia.

KTP-el yang ada di Indonesia diklaim lebih unggul jika dibandingkan dengan E-KTP yang dimiliki oleh China maupun India. KTP yang ada di China yang disebut dengan kartu identitas elektronik (e-IC) hanya dilengkapi dengan chip yang berisi data perorangan yang terbatas dan tidak dilengkapi dengan biometrik atau rekaman sidik jari. Sedangkan E-KTP di India pengeloaan data kependudukan menggunakan sistem UID (Unique Identification Data). UID ini sendiri diterbitkan pada 68 titik pelayanan pendaftaran. Di Indonesia, teknologi yang diterapkan dalam KTP-el jauh lebih komprehensif. KTP-el di Indonesia dilengkapi dengan biometrik dan chip dan dilaksanakan perekamannya dilebih dari 6.214 kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Dengan keunggulan tersebut ternyata tidak menjamin pelaksanaan maupun penggunaan serta manfaat tidak menemui kendala.

Masih banyak penduduk yang wajib E-KTP tetapi masih belum melakukan perekaman walaupun pemerintah sejak tahun 2011 sudah aktif melakukan sosialisasi. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat kita yang tidak tinggal satu daratan dengan kecamatan atau tempat dimana dilakukan perekaman E-KTP. Mereka perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh dan biaya yang besar apalagi jika sampai menyeberangi lautan. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat Indonesia merupakan daerah kepulauan.

Percetakan dan distribusi KTP menjadi kendala lainnya. Sampai saat ini masih ada masyarakat yang telah melakukan proses perekaman tetapi belum mendapatkan E-KTPnya. Salah satu penyebab atau alasan yang dilontarkan adalah keterbatasan blanko. Seorang rekan bercerita bahwa dia telah melakukan perekaman KTP satu setengah tahun yang lalu dan baru mendapatkan hasilnya 1 minggu yang lalu. Masalah baru kemudian muncul, karena sewaktu perekaman dilakukan status perkawinannya masih “belum kawin”, padahal statusnya saat ini telah menikah. Apakah dia harus melakukan perekaman dan cetak ulang serta harus menunggu dengan waktu yang sama dengan sebelumnya?

Hal seperti ini semestinya tidak harus terjadi, bukankah pemerintah sudah punya data berapa total penduduk Indonesia yang wajib memiliki KTP sehingga seharusnya blanko sudah disiapkan jauh-jauh haru mengingat biaya yang dianggarakan untuk proyek KTP ini sangat bombastis yakni 5,9 triliun.

Anggaran besar yang dikeluarkan pemerintah untuk proyek ini harusnya berbanding lurus dengan hasil yang didapatkan. Sebelum adanya KTP, masalah klasik yang sering dijumpai adalah penggandaan ataupun pemalsuan kartu identitas penduduk yang dapat digunakan untuk tindakan kriminal, penipuan maupun kecurangan dalam pemilihan umum. Ternyata, setelah adanya KTP pun masalah-masalah tersebut juga tetap terjadi.

Banyak kasus pembobolan rekening bank dengan memanfaatkan KTP palsu, ada juga temuan bahwa orang asing bisa mendapatkan KTP palsu dengan mudah bahkan beberapa waktu yang lalu ditemukan ratusan KTP yang tercecer di daerah Bogor. Apabila digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab tentu dapat disalahgunakan.

KTP yang kita miliki saat ini belum dapat kita gunakan secara maksimal jika dilihat dari teknologi yang digunakan. KTP hanya menjadi kartu identitas diri yang tidak dapat gunakan untuk keperluan lainnya, misalnya untuk pengobatan kita tetap harus menggunakan kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat, kita juga harus menggunakan kartu e-money untuk melakukan transaksi keuangan. Sehingga jangan heran kalu dompet orang Indonesia terlihat tebal, bukan karena banyak uangnya tetapi karena banyak kartunya.

Penggunaan chip pada KTP seharusnya juga mempermudah kita dalam mendapatkan pelayanan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Idealnya untuk mendapatkan informasi data pribadi kita, pemberi pelayanan dapat meminta KTP kita dan meletakkannya di sebuah mesin sejenis scanner berfungsi untuk membaca data biometrik kita yang telah terekam dalam chip dan ditanamkan di KTP. Kenyataannya selama ini, untuk mendapatkan pelayanan tersebut kita selalu diminta fotocopy KTP sebagai salah satu syarat kelengkapan administrasi. Padahal melakukan fotocopy KTP dapat merusak chip di dalamnya.

Anggaran besar ternyata tidak menjamin produk dan manfaat yang kita proleh dari satu program, KTP menjadi salah satu contohnya. Anggaran 5 miliar lebih yang dikeluarkan oleh pemerintah belum sebanding dengan fungsi dan manfaat yang kita rasakan. Maka jangan heran jika namanya elektronik tetapi penggunaannya masih manual. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here