Efek Jera, Agar Tidak Kebiasaan

0
176
EMPAT juru parkir diperiksa di Polda Kepri, kemarin. f-martua/tanjungpinang pos

Lakukan Pungutan Liar, Polda Amankan Empat Juru Parkir

Uang pungutan liar yang dimintai dari masyarakat memang tidak banyak. Hanya Rp2 ribu saja. Namun, satu hari bisa menumpuk. Kalau dibiarkan terus seperti itu, jadi kebiasaan dan masyarakat yang dirugikan.

BATAM – MESKI hanya dua ribu yang dipungli, namun empat juru parkir di Batam langsung diamankan Direktorat Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri, Rabu (17/10).

Empat orang juru parkir (jukir) diamankan dari dua mal di Batam Centre. Dua petugas, AR, EBH diamankan dari Kepri Mal dan dua orang petugas parkir, RPS serta S diamankan dari Mega Mal.

Menurut Dirkirmum Polda Kepei Kombes Pol Hernowo Yulianto, juru parkir yang diamankan dari Kepri Mal salah satunya supervisor berinisial EBH. ”Kalau yang di Mega Mal, satu orang berinisial RPS, merupakan Asisten Part Park Parkir,” jelas Hernowo, kemarin. Disebutkannya, mereka mengamankan petugas berawal dari laporan masyarakat, terkait pungli di dua mal itu. Pungli yang diamankan terkait aturan drop off dalam Perda Parkir Batam.

Ini merupakan Perda baru yang diterapkan Oktober ini yakni perubahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batam Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir akan efektif diberlakukan pada Oktober mendatang.

Di Pasal 20 dicantumkan atusan sistem drop out parkir di bawah 15 menit tak boleh dikutip biaya parkirnya atau harus gratis. Saat kejadian itu, warga yang jadi korban belum sampai 15 menit parkir, namun tetap dimintai uang parkir. ”Kita lakukan operasi tangkap tangan setelah dilakukan penyelidikan di dua tempat itu, ternyata benar. Memang itu hanya Rp2 ribu. Tapi coba itu dilakukan kepada pengunjung, per hari, per minggu, per bulan bisa berapa banyak masyarakat dirugikan,” tegasnya.

Dibeberkannya, pihaknya mengamankan barang bukti empat lembar retribusi, empat lembar pecahan Rp3 ribu dan 4 papan nama. Barang bukti dan pelaku dibawa ke Mapolda Kepri untuk dilakukan pemeriksaan. ”Dari analisa yuridis ternyata empat orang tersebut tidak bisa diterapkan undang-undang pidana karena bukan PNS,” jelasnya.

Berdasarkan analisa penyidik, terduga pelanggar pasal 57 junto pasal 20 mengatur larangan pemungutan parkir paling lama 15 menit. Adapun sanksi administrasi diterapkan peringatan tertulis 3 kali, penghentian kegiatan, pembatalan izin dan pencabutan izin.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here