Efektivitas Pembangunan Desa

0
732
Irwansyah

Oleh: Irwansyah Lubis
W. Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Stisipol Tanjungpinang.

Keadilan dan kesejahtraan merupakan amanat undang-undang dasar republik indonesia yang tidak boleh dilupakan apalagi dihapuskan. Demi keadilan dan kesejahtraan maka pembangunan harus dilakukan secara merata di seluruh daerah, baik provinsi, kota kabupaten ataupun desa. Selama ini sentuhan pemerintah terhadap desa dalam bentuk pembangunan sepertinya diabaikan. Akibatnya perkembangan di desa terlihat lambat, bahkan tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi atau kota. Padahal, di dalam peraturan pemerintah no 6 tahun 2014 diakui bahwa pemerintah desa itu jelas ada.

Hal ini sesuai juga dalam definisi kamus besar bahasa indonesia yang mendefenisikan desa adalah merupakan, sebagai satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa. Maka dalam hal ini kepala desa diberikan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur desanya sesuai didalam peraturan tersebut supaya kemudian desa dapat berkembang secara cepat karena jika pembangunan di desa tidak ada maka lambat laun desa akan semakin jauh tertinggal. Sebenarnya, jika desa dapat dioptimalkan pembangunannya, maka akan memangkas angka kemiskinan yang ada di desa dan menstabilkan perekonomian masyarakat desa.

Dengan hadirnya undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan itu membawa perubahan nyata terhadap pemecah problematika yang terjadi di desa dan menghapuskan kecemburuan sosial antara desa dengan kota. Selama ini, pemerintah sangat terpokus terhadap ibukota provinsi, kota dan ibukota kabupaten tetapi lupa dengan desa. Bagaikan orangtua yang mengutamakan anak kandung ketimbang anak tiri. Untuk itu kehadiran undang-undang desa ini mesti disyukuri dan dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengelola desa dengan sebaik-baiknya sehingga tidak adalagi kecemburuan sosial antara kota dengan desa.

Kehadiran undang-undang tentang desa tersebut tidaklah serta merta. Kehadirannya melainkan dengan tujuan yang sangat nyata yaitu untuk meratakan pembangunan nasional. Dengan kehadiran undang-undang itu pula maka tuntutan terhadap kepala desa akan semakin besar. Program ini juga sebagai upaya membantu presiden dalam mengimplementasikan nawacitanya guna untuk kemaslahatan bersama dan keadilan sosial baik dibidang sosial, ekonomi dan pemerataan pembangunan lainnya. Konsekuensi nawacita tersebut, presiden mengarahkan untuk melaksanakan pemerataan pembangunan dari daerah pinggiran yakni desa atau daerah-daerah perbatasan

Keseriusan pemerintah pusat dalam membangun desa dapat dilihat dengan pemberian dana yang langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa tinggal bagaimana kemudian pemerintah desa lebih dewasa dalam memakai anggaran dana yang sudah diberikan yaitu dengan memakai dana bantuan desa hanya untuk kepentingan masyarakat desa dengan demikian masyarakat desa juga tau bahwa pemerintah pusat memang sudah memberikan dukungan dan perhatian penuh untuk kemajuan desa. Pemerintah desa juga harus menyiapkan progam-program utama dalam memakai uang dana desa tersebut. Seperti pendidikan dan kesehatan, karena pada dasarnya pendidikan dan kesehatan akan sangat dibutuhkan di setiap daerah termasuk desa.

Karena pendidikan akan menopang kesejahteraan masyarakat untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang ada. Sederhananya, jika sumber daya manusia yang ada di sebuah daerah cukup baik, tentu daerah tersebut akan cepat berkembang dan maju. Dan kesehatan merupakan sebuah prioritas di setiap daerah. Terutama di desa. Jika fasilitas kesehatan di daerah desa tidak memadai maka akan sangat mengkawatirkan. Jika ada masyarakat yang sakit, tetapi karena jaraknya yang jauh dari rumah sakit hingga susah untuk berobat.

Untuk itu, pemerintah desa harus mempunyai sebuah agenda prioritas yang harus dapat direalisasikanDengan demikian, akan membesarkan kepercayaan publik dan masyarakat desa terhadap pemerintah, bahwa keadilan pemerintah dalam pemerataan pembangunan juga ikut dirasakan oleh masyarakat desa, dengan demikian penilaian masyarakat juga akan semakin baik terhadap pemerintah yang tidak hanya pokus pada pembangunan di kota saja. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here