Eksekutif dan Legislatif Pelesiran

0
31
Wan Sopian

Kebiasaan Pejabat dan Dewan Usai Sahkan APBD di Akhir Tahun

Sudah menjadi hal yang lumrah, bahwa setiap pejabat eksekutif dan legislatif Kabupaten Natuna pelesiran keluar daerah setelah pengesahan APBD 2019 untuk membahasnya di tingkat provinsi.

NATUNA – Masyarakat menganggap hal yang biasa, para pejabat esekutif maupun legislatif tidak ada di tempatnya atau berangkat keluar daerah.

Mungkin kejadian ini tidak hanya dialami oleh Natuna, namun hampir di seluruh kabupaten kota maupun provinsi se-Indonesia.

”Kita tidak menampik, bahwa setelah pengesahan APBD 2019 banyak pejabat esekutif serta legislatif tidak berada di tempat dan kebanyakan di luar daerah. Kejadian ini sudah berlangsung lama, sejak dibentuknya Kabupaten Natuna,” kata Tokoh masyarakat Natuna Ronny Kambey, di Jalan Soekarno-Hatta, Jumat (30/11).

Ia mengatakan, berdasarkan pengetahuannya ketiadaan para pejabat itu dengan alasan melanjutkan APBD 2019 yang sudah disahkan harus dikoreksi kembali ke tingkat Provinsi.

Namun ada juga pejabat yang beralasan, keberangkatan mereka memenuhi undangan partai maupun undangan dari pusat.

”Kita memaklumi, ketiadaan pejabat di tempat demi mengurus proses lanjutan APBD Natuna. Namun, herannya bagi pejabat yang tidak ada hubungannya turut serta dan tidak ada di kantornya,” ucap Ronny.

Ia juga menambahkan, seharusnya pemerintah daerah bisa menghilangkan kebiasaan ini. Dengan memberikan sangsi tegas kepada para pejabat, yang sengaja keluar daerah menggunakan anggaran perjalanan dinas hanya untuk kepentingan pribadinya saja.

Padahal, pejabat yang dimaksud tidak ada hubungannya mengurus lanjutan pembahasan APBD ke tingkat Provinsi Kepri. Sehingga, situasi itu dimanfaatkan bagi segelintir pejabat untuk pelesiran keluar daerah.

”Ya kita ingin pemda bisa memberikan sanksi tegas, supaya image pejabat hengkang usai pengesahan APBD bisa diminimalisir,” ujarnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Natuna Wan Sopian mengatakan, pihaknya tidak membantah bahwa ketiadaan pejabat usai pengesahan APBD Natuna sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya.

Menurutnya, ketiadaan pejabat itu bukan disengaja. Namun, semua itu dikarenakan proses pembahasan APBD Natuna mengharuskan para pejabat untuk bisa menghadiri saat proses pembahasan di DPRD. Jadi banyak pejabat menunda kegiatannya di luar daerah.

”Karena proses pengesahan APBD, membutuhkan waktu cukup lama pada saat proses pembahasan. Makanya banyak kegiatan diluar daerah yang terpaksa ditunda, sampai proses pengesahan APBD 2019,” jelasnya.

Selain itu, usai proses pengesahan APBD Natuna 2019 ini tidak semerta-merta selesai begitu saja. Namun, semua itu harus dikaji kembali ditingkat provinsi sampai kepusat.

”Proses APBD Natuna 2019 ini, tidak hanya usai pengesahannya saja. Tapi masih panjang lagi. Makanya pejabat harus membawanya ke provinsi untuk dikaji kembali,” katanya.(HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here