Eksmobil Dewan Jatah Eselon III

0
415
Amsakar Achmad

MARTUA – Pengembalian mobil dinas DPRD Batam yang akan dilakukan setelah tunjangan transportasi disetujui gubernur Kepri. Rencananya, bekas mobil dewan ini akan dipergunakan untuk pejabat setara eselon III di lingkungan Pemko Batam. Ada 46 mobil dinas anggota DPRD Batam yang selama ini dipinjamkan Pemko.

Menurut Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mobil dinas dewan saat ini sudah berumur diatas 15 tahun dinilai masih bisa dimanfaatkan pejabat eslon III. ”Nanti eslon III yang akan pakai. Jadi tetap kita manfaatkan,” ujar Amsakar Achmad saat ditanya kemungkinan mobil itu dilelang.

Amsakar menyebut penarikan mobil dinas dewan itu akan dilakukan setelah para anggota dewan mendapat tunjangan transportasi. Tunjangan transportasi diberikan, setelah APBD Perubahan ditandatangani Gubernur Kepri, Nurdin Basirun. Diperkirakan perbaikan APBDP selesai dibahas tim anggaran Pemko dan Banggar, Oktober ini.

”Tergantung anggaran untuk pengembaliannya. Kalau disahkan bulan ini, berarti dewan menerima tunjangan pada November. Jadi November mobilnya sudah bisa ditarik,” imbuhnya.

Amskaar mengakui, untuk pembayaran tunjangan transportasi dewan, pihaknya sudah menganggarkan di APBDP. Dengan angka yang diajukan sebelumnya, Pemko siap. ”Kita siap dengan anggaran. Kan sudah kajian,” sambung Amsakar.

Sebelumnya, Kabag Humas dan Protokol Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan, jika APBDP sudah disetujui Gubernur, pengembalian mobdin dewan dilakukan setelah diverifikasi. Verifikasi dilakukan terhadap berkas dan fisiknya. ”Berkas apa sesuai atau tidak. Kalau fisik, untuk mengecek saja, karena mobil sudah tergolong mobil tua,” kata Ardi.

Untuk mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Batam tidak akan ditarik. Pasalnya, itu merupakan mobil operasional. Sementara, untuk mobdin anggota dewan sifatnya hanya pinjaman. ”Kalau mobil sudah selesai diverifikasi, diserahkan ke Sekwan. Kecuali mobil pimpinan dewan. Itu tetap dipimpinan dewan, karena mobil operasional,” imbuh Ardi.

Pansus Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mengusulkan kenaikan tunjangan di APBD-P 2017. Ada tiga tunjangan yang naik dalam Perda ini.

Pertama, tunjangan komunikasi insentif Rp6,3 juta per bulan menjadi Rp14,7 juta. Kedua tunjangan reses sebesar Rp2,1 juta jadi Rp14,7 juta dan tunjangan transportasi Rp7,5 juta.(BATAM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here