Empat Fraksi Tolak Bahas Ranperda RDTR

0
794
MENYAMPAIKAN: Penyampaian Jawaban Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmasnyah terhadap Pidato Pimpinan DPRD terhadap beberapa Ranperda inisiatif DPRD Tanjungpinang.f-humas dprd tanjungpinang

Perda RTRW Banyak Masalah

TANJUNGPINANG – Empat Fraksi di DPRD Kota Tanjungpinang menolak membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) melalui Pandangan Umum (Pandum) Farksi-fraksi, Rabu (25/10) di kantor DPRD Tanjungpinang, Senggarang.

Hadir unsur pimpinan DPRD Tanjungpinang. Serta mengwakili pemerintah, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, H Syahrul SPd. Hal ini karena, Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Tanjungpinang yang merupakan acuannya masih perlu di revisi.

Perda tersebut disahkan 2014 lalu. Empat fraksi yang menolak diantaranya yaitu Fraksi Demokrat Plus, Golkar, PAN Pembangunan dan PKS. Dua fraksi yang menerima untuk dibahas, yaitu PDI Perjuangan dan Hanura dengan catatan. Sedangkan Gerindra hadir, namun tidak memberikan pandangan.

Baca Juga :  Anggaran Normalisasi Drainase Sekitar Rp 600 Juta

Fraksi PKS di DPRD Tanjungpinang, M Arif menuturkan, alasan menolak untuk membahas salah satunya terkait waktu. Kini tersisa dua bulan, sedangkan DPRD dan TADP sedang disibukkan untuk membahas pengesahan APBD Perubahan 2017 dan APBD Murni 2018.

Dalam waktu bersamaan juga harus membahas Ranperda penanggulangan kebakaran, zakat, infak dan sedekah. ”Kita nilai waktunya sudah tidak cukup, dari pada tidak selesai, maka kita minta untuk ditunda pembahasannya” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, usai rapat paripurna.

Alasan lainnya, yaitu anggota DPRD Tanjungpinang banyak menerima aduan terkait Perda RTRW. Fakta di lapangan dengan isi Perda RTRW berbeda. Ada beberapa kawasan pemukiman masyarakat yang dianggap sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Padahal, sudah sejak puluhan tahun ada penduduknya atau bangunan. Untuk itu, Perda tersebut perlu di revisi, karena merugikan masyarakat. Sebelum Perda itu direvisi, maka pembahasan RDTR akan sulit dilaksanakan karena turunannya RTRW.

Baca Juga :  Masyarakat Diajak Tingkatkan Mutu Pendidikan

Bila harus dibahas pun membutuhkan waktu. Untuk diketahui, Perda RTRW baru dapat direvisi sekali lima tahun, yang artinya 2019 mendatang. Farksi Hanura DPRD Tanjungpinang, Fengky Fensito, menerima untuk dibahas dengan catatan, yaitu Perda RDTR nantinya harus menjadi solusi dari persoalan RTRW sekarang.

”Kami menerima untuk di bahas karena alasan dari Pemko Perda RDTR nantinya menjadi solusi dari persoalan dari RTRW sekarang,” ungkap Fengky yang juga ketua Legislasi DPRD Tanjungpinang tersebut. Bila Perda RDTR bukan menjadi solusi dari persoalan sekarang, maka Hanura akan mengambil langkah-langkah lain terkait pembahasan Ranperda tersebut.

Baca Juga :  Hari Imlek, Warga Singapura Liburan ke Pinang

Bila tahun ini, belum di bahas, maka Pemko dapat mengajukan kembali di tahun berikutnya. Harus diakui, pembahasan RDTR memiliki bobot permasalah besar, atau kompleks yang perlu waktu menyelesaikan. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here