Empat Tahun Perjalanan Dinas Fiktif

0
318
KAJATI Kepri DR Asri Agung Putra saat jumpa pers penetapan dua tersangka korupsi di BPBD Pemprov Kepri, Senin (10/12) kemarin. f-raymon/tanjungpinang pos

Kajati Kepri Tetapkan Dua Tersangka Korupsi BPDB Pemprov

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan korupsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepri dengan kerugian negara sekitar Rp1.276.895.132.

TANJUNGPINANG – DUA tersangka tersebut yakni Edi Irawan (53) dan Maruli (39). Penetapan sebagai tersangka dilakukan, Senin (10/12). Kedua tersangka ini merupakan mantan kepala pelaksana dan bendahara pengeluaran BPBD Kepri. Dugaan korupsi ini dari tahun 2013 hingga 2016.

Kajati Kepri, Asri Agung Putra mengatakan, pada bulan Oktober 2018 Satuan Khusus (Satgasus) Kejati Kepri memulai penyelidikan dugaan tindakan pidana korupsi anggaran perjalanan dinas pada BPBD Kepri tahun 2013 sampai dengan 2016.

”BPBD Kepri telah melakukan perjalanan dinas yang bersumber dari APBD Provinsi Kepri,” katanya.

Kajati menyebutkan, setelah Satgasus Kejati Kepri memaparkan maka pihaknya berkesimpulan untuk menetapkan Edi Irawan (EI) (53) PNS yang waktu itu menjabat kepala pelaksana BPBD Kepri dan Maruli (MR) (39) PNS selaku bendahara pengeluaran pada BPBD Kepri tahun 2013 hingga 2016.

”Ditemukan beberapa barang bukti dan mereka terlibat melakukan perjalanan dinas fiktif,” jelasnya.

Ia melanjutkan, dalam DPA nilai pagu anggaran untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah diantara tahun 2013 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.486.053.000, tahun 2014 pagu anggaran sebesar Rp1.824.976.000 dan tahun 2015 dengan pagu anggaran Rp1.171.050.000.

”Sedangkan tahun 2016 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.196.371.219,” tuturnya.

Kajati menuturkan, dalam pelaksanaan perjalanan dinas terdapat beberapa pengguna nama-nama fiktif dan ditemukan dokumen pertanggung jawaban yang tidak memadai.

”Sehingga anggaran tersebut tidak dapat dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya,” tuturnya.

Menurutnya, tahun 2013 ditemukan kerugian perjalanan dinas fiktif sebesar Rp289.199.100, tahun 2014 sebesar Rp470.815.450, tahun 2015 sebesar Rp321.493.599 dan tahun 2016 Rp195.386.983.

”Bahwa terdapat perjalan dinas tersebut diindikasikan terjadinya kerugian negara sebesar Rp1.276.895.131,” ujarnya.

Kajati menuturkan, bahwa tersangka Edi selaku pengguna anggaran pada saat menandatangi Surat Perintah Membayar (SPM) tidak melakukan pengujian terhadap kebenaran materiil dari bukti bukti SPJ dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan.

”Melainkan pengguna anggaran tetap menandatangani SPM dan meminta bendahara pengeluaran mengajukan pencairan ke BPKD,” tuturnya.

Sedangkan tersangka Maruli selaku bendahara pengeluaran mengajukan dokumen pencairan tanpa ada verifikasi, lembar check list dan paraf dari PPK.

Bendahara pengeluaran tetap mengajukan bukti-bukti SPJ dan dokumen kelengkapan administrasi pencairan beserta lembaran SPM dan SPP ke pengguna anggaran untuk ditandatangani.

Kedua tersangka melanggar pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Dan juga pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya.(RAYMON)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here