Era Digital OPD Diminta Bekerja Untuk Masyarakat

0
474
APEL PAGI: Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah saat menyalami pejabat Kepri serta berdiskusi usai apel rutin Senin pagi. f-SUHAARDI/TANJUNGPINANG POS

DOMPAK – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov, tidak perlu khawatir jika kinerjanya di awasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepri H TS Arif Fadillah, kemarin.

”Pemerintah pusat bersama KPK dan BPK RI itu sama-sama punya program dalam rangka koordinasi upaya pencegahan korupsi di seluruh provinsi se-Indonesia,” kata H TS Arif Fadillah.

Kata dia, tak terkecuali Provinsi Kepri, juga akan menjadi titik fokus kerjanya, di Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dari KPK yang akan memantau kinerja pemerintah di daerah.

”Itu memang program mereka untuk semua provinsi se-Indonesia. Supaya juga memberikan pembinaan dan lainnya, dan itu sangat baik untuk kita,” ujar Arif.

Saat ini sambung Arif Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu, butuh kinerja yang aut come atau manfaatnya terhadap masyarakat luas. Untuk itu setiap daerah itu harus betul-betul terpacu untuk bekerja yang sungguh-sungguh.

”Kita di Kepri justru mengundang mereka, misalkan Menpan, bahkan saya selalu berpesan ke kawan-kawan supaya apa yang ditargetkan terpenuhi dengan baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya Arif.

”Jadi pemantauan, pengawasan itu sangat positif bagi kita sangat membantu,” timpal pria yang juga mantan Sekda Kabupaten Karimun itu.

Terakhir Arif mengimbau agar ke depan terutama di era APBD murni 2018, era digital bekerja sesuai dengan arah pembangunan pemerintah baik pusat maupun program daerah.

Sebelumnya, diberitakan, isu berkembang di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, bahwa saat ini kinerja mereka tengah di awasi beberapa tim dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI serta tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pusat.

Pejabat yang di awasi setingkat Pejabat Pengguna Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada setiap satuan kerja perangkat daerah ( SKPD). Kemudian, tim BPK RI yang turun ke Kepri akan mengawasi serta melihat sejauh mana penggunaan anggaran yang sudah digunakan saat ini untuk pembangunan proyek fisik maupun belanja pegawai.

Tidak hanya BPK RI, tiga tim dari KPK pusat, rencananya akan berkunjung ke beberapa kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov dan Kabupaten Kota di Kepri.

Belum lama ini, Kepri pernah kedatangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata. Ia mengatakan 80 persen tindak pidana korupsi yang ditangani KPK terjadi dalam proses proyek Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Hal ini dia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Dompak. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here