Era Industri 4.0 Pada Sektor Pemerintah, Mengapa Tidak?

0
412

Oleh : Arif Rahman Hakim
ASN Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri

Sekilas Industri 4.0
Istilah Industri 4.0 mulai santer terdengar akhir-akhir ini. Namun, banyak dari kita mungkin belum begitu familiar dengan istilah tersebut. Industri 4.0 merupakan istilah yang menggambarkan perkembangan industri saat ini yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih.

Internet, penyimpanan cloud, Kecerdasan Buatan- Artificial Intelegence (AI) merupakan bagian dari teknologi yang siap digunakan saat ini. Pada dasarnya, industri 4.0 berusaha mengantisipasi dan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memperoleh manfaat yang lebih besar. Melalui Industri 4.0 diharapkan tercapai efisiensi dan efektifitas sehingga bisa mencapai keuntungan yang optimal dalam dunia industri.

Lalu, pertanyaan yang muncul adalah, apa korelasi antara industri 4.0 dengan bidang pemerintahan? Sejatinya, sesuai dengan namanya, industri 4.0 ditujukan untuk sektor industri.

Namun, pada perkembangannya, istilah ini terus berkembang ke sektor-sektor lain, termasuk pemerintah. Sebagai regulator, pemerintah memang harus mengantisipasi perkembangan sektor industri melalui kebijakan-kebijakan yang mendukung. Namun, selain peran sebagai regulator tersebut, pemerintah juga bisa mengadopsi industri 4.0 sebagai sebuah institusi.

Mengapa Disebut Industri 4.0?
Munculnya industri 4.0 tidak terlepas dari perkembangan dunia industri. Sejak penemuan mesin uap pertama kali, perubahan dalam industri mulai terlihat dengan penggunaan mesin bertenaga uap. Fase inilah yang disebut dengan industri 1.0.

Selanjutnya, industri 2.0 ditandai dengan adanya sistem produksi massal dan penggunaan alat-alat bertenaga listrik. Penemuan komputer dan sistem otomasi mendorong perubahan pada sektor industri.

Industri telah memanfaatkan teknologi yang lebih maju sehingga masa ini disebut era industri 3.0. Dekade terakhir saat ini, dimana perkembangan teknologi informasi mengalami perubahan signifikan dengan pemanfaatan internet, memicu dunia industri untuk menyesuaikan dengan hal tersebut.

Selain itu, berkembangnya penggunaan mesin-mesin robotic yang pintar/smart, serta Kecerdasan Buatan- Artificial Intelegence (AI) mendorong semua sendi kehidupan untuk melakukan adaptasi. Era inilah yang disebut dengan era industri 4.0.

Industri 4.0 memiliki karakteristik adanya interkoneksi antar komponen seperti, mesin-sensor-manusia. Bahkan, salah satu hal penting dalam industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT) yang berarti komunikasi atau hubungan antar objek dapat berlangsung tanpa intervensi manusia.

Implementasi di Indonesia
Istilah Industri 4.0 pertama kali tercetus pada sekitar tahun 2011 di Jerman. Pada saat itu, pemerintah Jerman mendorong sektor industri untuk melakukan revolusi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi.

Di Indonesia, istilah industri 4.0 baru diperkenalkan pada awal tahun 2018 oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Kemenperin menyusun roadmap implementasi industri 4.0 untuk Indonesia.

Roadmap ini berisi 10 strategi prioritas nasional di bidang industri yaitu, (1) Perbaikan Alur Aliran Material; (2) Mendesain ulang sektor industri; (3) Peningkatan kualitas SDM; (4) Pemberdayaan UMKM; (5) Menerapkan Insentif Investasi Teknologi; (6) Pembentukan Ekosistem Inovasi; (7) Menarik Investasi Asing; (8) Harmonisasi Aturan dan Kebijakan; (9) membangun Infrastruktur Digital Nasional; dan (10) Akomodasi Standar Sustainability.

Selain itu, Pemerintah juga menetapkan sektor industri prioritas yakni industri makanan dan minuman, otomotif, kimia, elektronika, dan tekstil dan pakaian jadi.

Mengapa Pemerintah Perlu Adopsi Industri 4.0?
Pemerintah dalam era teknologi informasi sekarang ini diharapkan bisa memanfaatkan hal tersebut.

Meskipun ada perbedaan antara sektor pemerintahan dengan sektor industri, misalnya terkait orientasi, dimana industri bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sedangkan pemerintah lebih cenderung untuk mensejahterakan masyarakat, dan sektor industri berkaitan erat dengan kompetisi.

Sedangkan pemerintah tidak, namun implementasi industri 4.0 dapat menunjang pencapaian tujuan pemerintah secara lebih optimal.

Melalui implementasi industri 4.0 diharapkan akuntabilitas kinerja pemerintah bisa diwujudkan dengan lebih baik dimana kinerja pemerintah dapat dilihat dengan lebih transparan secara elektronik.

Selain itu, dengan tingkat perkembangan IT termasuk internet dalam masyarakat, pemerintah diharapkan bisa merespon dan memenuhi ekspektasi masyarakat serta mengakomodir aspirasi secara tepat.

Perkembangan teknologi secara global juga mau tidak mau harus diimbangi dengan hal yang sama oleh pemerintah. Wawasan global melalui teknologi juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melihat dan memetakan potensi daerah yang bisa menjadi keunggulan dibandingkan dengan daerah atau negara lain.

Apa yang Bisa Dilakukan?
Untuk menunjang implementasi industri 4.0 pada sektor pemerintah, diperlukan paling tidak 2 (dua) komponen yang harus dilakukan penyesuaian, yaitu sistem manajemen pemerintahan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pertama, sistem manajemen pemerintahan perlu dilakukan digitalisasi dengan memanfaatkan teknologi terkini. Bagi pemerintah pusat, salah satu implementasi digitalisasi ini adalah di bidang pengelolaan keuangan negara yakni implementasi Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN).

Melalui sistem ini, proses penganggaran dan pelaksanaan anggaran pemerintah pusat bahkan sampai dengan pelaporan penggunaan APBN sudah terintegrasi dalam satu database. Hal ini memungkinkan semua tahapan dalam proses terkait APBN bisa terkontrol dengan baik.

Pada level pemerintah daerah adopsi era industri 4.0 dapat dilakukan salah satunya melalui penerapan Smart City. Smart City merupakan kota/daerah yang sudah menggunakan teknologi informasi ke dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mempercepat respon atas kendala yangdihadapi suatu daerah.

Smart City memungkinkan adanya keterhubungan antara instansi-instansi pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung melalui aplikasi digital. Hal ini tentu bisa memberikan keuntungan dalam hal efisiensi dan keakuratan penyelesaian masalah masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih sebagian kecil daerah di Indonesia yang menerapkan konsep Smart City. Hal ini kemungkinan terjadi karena banyak faktor seperti kurangnya infrastruktur jaringan, maupun kurang siapnya aparat dan masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini.

Namun demikian, hal tersebut hendaknya bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan digitalisasi sistem pemerintahan meskipun dalam scope yang lebih sederhana.

Contoh sederhana adalah pemanfaatan Tapping Box untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapping Box berfungsi untuk merekam transaksi yang dilakukan wajib pajak, seperti hotel dan restoran, sehingga bisa digunakan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Seperti diketahui, beberapa daerah di Kepri sudah mulai menerapkan Tapping Box. Tentu saja, hal ini perlu disambut positif dimana pemda sudah mulai mempertimbangkan pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi di bidang kelautan/maritim misalnya teknologi yang bisa menentukan posisi spot-spot ikan di laut bisa dikembangkan untuk meningkatkan produksi perikanan.

Hal lain adalah pemanfaatan internet secara masif untuk mempromosikan potensi wisata bahari Kepri. Hal ini tidak terlepas dari wilayah Kepri yang lebih dari 95 persen adalah lautan. Sehingga, mau tidak mau, kondisi tersebut harus benar-benar digali untuk meningkatkan ekonomi melalui implementasi teknologi yang lebih maju.

Kedua, Sumber Daya Manusia (SDM). SDM memegang peran penting dalam implementasi era industri 4.0 sektor pemerintahan. Meskipun disebutkan sebelumnya bahwa revolusi industri 4.0 cenderung mengurangi intervensi manusia dalam prosesnya, namun pada tahap awal implementasi masih sangat dibutuhkan.

Perubahan pola pikir (mindset) aparat pemerintah merupakan kunci utama implementasi. Sebelum benar-benar bisa mewujudkan sebuah Smart City atau menggunakan aplikasi digital yang lebih sederhana, aparat pemerintah harus siap dan mau untuk berubah mengikuti proses bisnis yang berubah nantinya.

Kemauan dan komitmen aparat pemerintah akan sangat mendukung keberhasilan industri 4.0 bidang pemerintahan. Sebaik apapun sistem dan teknologi dibangun, namun tidak disertai dengan SDM yang mendukung tentu tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

Selanjutnya, implementasi industri 4.0 di bidang SDM adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparat pemerintah secara digital, misalnya melalui penggunaan sebuah portal untuk pengelolaan SDM.

Portal ini bisa berisi semua hal berkaitan dengan pegawai pemerintah misalnya data kepegawaian (kehadiran, cuti, dokumen-dokumen pegawai, dll), e-learning, serta diklat online.

Portal ini bisa diakses baik melalui komputer maupun handphone pegawai dengan akses yang disesuaikan dengan kewenangan. Portal kepegawaian ini bersifat dua arah, artinya tidak hanya menyediakan akses informasi hanya dari satu sisi (admin) tetapi dua arah yakni para pegawai bisa melakukan Rekam, Ubah, Hapus data sesuai dengan kewenangan.

Kehadiran sistem ini bisa memberikan keuntungan efisiensi serta mengatur kedisiplinan, bahkan bisa sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi aparatur pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi.

Apa yang Didapat?
Implementasi Industri 4.0 pada sektor pemerintahan tentu memiliki beberapa kendala. Kesiapan infrastruktur teknologi pada suatu daerah, kebijakan yang perlu disesuaikan, serta mindset aparat pemerintah dan masyarakat, merupakan beberapa hal yang harus diselaraskan dalam implementasi Industri 4.0.

Akan tetapi, perubahan memang harus dimulai karena perkembangan teknologi tidak dapat ditentang. Semua bidang kehidupan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Era industri 4.0 yang telah dicanangkan pemerintah sejak awal tahun ini perlu disikapi oleh semua pihak.

Pemerintah baik pusat maupun daerah diharapkan bisa mengambil manfaat dengan perkembangan teknologi saat ini, sehingga implementasi industri 4.0 pada sektor pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

Efisiensi, akuntabilitas, potensi wilayah, SDM yang handal merupakan beberapa isu yang bisa ditingkatkan lebih jauh lagi melalui kecanggihan teknologi saat ini. Smart city merupakan salah satu contoh nyata implementasi industri 4.0 di bidang pemerintahan daerah.

Digitalisasi beberapa sistem pemerintahan secara lebih sederhana merupakan langkah awal menuju adopsi industri 4.0 yang sesungguhnya. Pada akhirnya, perubahan ini diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai main goal keberadaan pemerintah.***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here