FISIP Ubah Kurikulum Ilmu Hukum

0
97
SUASANA diskusi terkait rencana perubahan kurikulum Prodi Ilmu Hukum UMRAH menjadi basis ilmu hukum kemaritiman digedung FISIP-UMRAH F-ISTIMEWA
Agar lulusan Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji (FISIP-UMRAH) jadi kebutuhan dunia kerja. FISIP-UMRAH akan mengubah kurikulum untuk mencapai Studi Ilmu Hukum Berbasis Kemaritiman Unggul Nasional 2035.

DOMPAK – KEGIATAN tersebut juga dilaksanakan untuk menjaring kebutuhan pengguna lulusan sarjana hukum, yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Diskusi tersebut dilaksanakan di ruang rapat Prodi Ilmu Hukum FISIP UMRAH, Dompak, awal pekan lalu. Dengan bentuk, diskusi dengan lembaga-lembaga atau instansi yang terkait dengan ilmu hukum.

Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Badan Pertanahan Nasional, Lantamal IV, Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri.

Lembaga-lembaga tersebut sangat mengapresiasi atas kegiatan ini, karena secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Selain itu, Kepri memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96 persennya adalah perairan dan 1.350 pulau (besar dan kecil). Sehingga perubahan kurikulum ini sudah selayaknya kearah hukum kemaritiman, dan perbatasan disamping sangat perlunya disusun kurikulum yang berbasis kebutuhan dunia kerja.

Ketua Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, Marnia Rani.,S.H.,M.H menuturkan, bahwa kolaborasi antara teori dan praktik sangat diperlukan. Dikarenakan, agar ilmu yang diperoleh di kampus juga dapat diaplikasikan di dunia kerja.

”Bahwa kolaborasi antara teori dan praktik sangat diperlukan dikarenakan agar ilmu yang diperoleh di kampus juga dapat diaplikasikan di dunia kerja. Sehingga akan melahirkan lulusan sarjana hukum yang dapat bersaing di lingkup nasional maupun internasional,” ungkapnya diakhir pertemuan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu osial dan Politik UMRAH Dr. Oksep Adhayanto S.H.,M.H menambahkan, bahwa berkaitan dengan visi Prodi dalam rangka menjadikan program studi Ilmu Hukum berbasis Kemaritiman unggul ditingkat nasional tahun 2035.

Maka perlu didorong pemahaman mahasiswa berkaitan ilmu-ilmu hukum yang lebih spesifik, berkaitan dengan kemaritiman dan perbatasan baik itu dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Internasional.

”Berkaitan dengan visi Prodi dalam Rangka Menjadikan Program Studi Ilmu Hukum, Berbasis Kemaritiman Unggul Ditingkat Nasional Tahun 2035. Maka perlu didorong pemahaman mahasiswa berkaitan ilmu-ilmu hukum yang lebih spesifik berkaitan dengan kemaritiman dan perbatasan baik itu dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana maupun Hukum Internasional,” terang Dekan FISIP.

Diharapkan dengan dilaksanakan perubahan kurikulum ini, Prodi Ilmu Hukum UMRAH dapat menjadi Poros pusat studi ilmu hukum kemaritiman dan perbatasan yang menjadi pembeda dengan prodi ilmu hukum di Indonesia lainnya. Sehingga, jika ingin mendalami ilmu berkaitan dengan hal tersebut maka sudah langkah yang tepat untuk mendalaminya di UMRAH. (ADLY ‘BARA’ HANANI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here