Forum RT/RW Tolak Pembubaran RW

0
182
Hasirin bersilaturahmi dengan pengurus Forum RT dan RW, di kedai kopi, kemarin. F-Andri Dwi S/TANJUNGPINANG POS
Rencana Komisi III DPRD Tanjungpinang membentuk pansus untuk membubarkan Rukun Warga (RW), mendapatkan penolakan keras dari Forum RT/RW Kota Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Sebelumya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang Ashadi Selayar mengatakan Komisi III akan membentuk pansus untuk mengkaji untuk membubarkan RW. Alasannya, menurut politisi Golkar ini karena sistem kerja RW hanya sebagai koordinator, sedangkan beban kerja ada di Rukun Tetangga (RT).

Ketua Forum RT/RW Kota Tanjugnpinang Hasirin menolak dan tidak setuju, dengan adanya rencana keinginan Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang untuk menghapus jabatan Ketua RW di Kota Tanjungpinang. Alasannya, belum ada urgen untuk menghapus jabatan Ketua RW.

Mestinya, kata dia DPRD membantu pemerintah mencarikan solusi, setiap tahun penerimaan siswa terus bermasalah. Ruang kelas belajar (RKB) selalu kurang. Siswa tidak tertampung lagi.

”Jangan urus yang sudah ada. Ngapain urusin ini,” kata Hasirin, Ketua Forum RT/RW tingkat Kota Tanjungpinang kepada Tanjungpinang Pos, Minggu (7/7).

Saran Hasirin, Dewan Kota Tanjungpinang untuk mengurus hal yang lain saja. Seperti salah satunya terkait zonasi masuk sekolah.

Saat ini, masyarakat yang memiliki anak mengeluh permasalahan tersebut. Karena para orangtua memiliki rasa kekhawatiran terhadap diterapkan zonasi masuk sekolah oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan.

”Pak Ashadi Selayar jangan bikin statemen yang bikin ribut ditengah masyarakat,” ucap dia.

Selain itu, saran Hasirin lagi, Dewan buat terobosan baru untuk masyarakat. Salah satunya memudahkan masyarakat yang belum dapat kerja.

”Jangan-jangan Dewan itu kurang kerjaan. Pak Walikota Tanjungpinang pernah sampaikan ke kita (Forum RT/RW, red) untuk merencanakan insentif RT/RW. Malah Dewan mau menghapus jabatan Ketua RW,” sebut dia.

Terpisah, Ketua RW11, Kampung Wonosari, Kelurahan Batu IX, Sarman menyatakan dengan tegas, dirinya tidak setuju dengan adanya wacana Dewan Kota Tanjungpinang khususnya di Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang untuk menghapus jabatan Ketua RW di Kota Tanjungpinang.

Sedangkan di DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia, masih ada jabatan Ketua RW. ”Kita mau ikut mana,” ucap dia.

Sudah jelas, lanjut Sarman, diaturan Kemendagri Nomor 5 tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan, Kemendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan.

Kemendagri Nomor 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan di Pasal 7 ayat 1, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a dan huruf b bertugas di poin a berbunyi, membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan.

Poin b, membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan, dan Poin c berbunyi melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Kemudian, kata Sarman, tugas dan fungsi Ketua RW tertuang di Perda Kota Tanjungpinang Nomor 1 tahun 2016 tentang lembaga kemasyarakatan di Pasal 9 ayat 1 berbunyi, RW mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Ayat 2, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, RW mempunyai fungsi, mulaid ari poin a, pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

Poin b menyebutkan, pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga. Poin c, pembuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat, dan poin d, penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi.

”Jadi, kalau saya boleh saran, Dewan itu urus hal yang lain saja. Ya, seperti mengatasi banjir, normalisasi drainase dan pembangunan lainnya,” sebut dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tanjungpinang, Ashady Selayar tidak mau lagi komentar terkait rencananya untuk menghapus jabatan Ketua RW di Kota Tanjungpinang.

”Sudah jangan dibahas lagi. jangan ditulis lagi, ya,” singkat Ashady Selayar, saat diminta konfermasi, saat ada penolakan dari Forum RT/RW rencana Komisi III membentuk pansus untuk membubarkan Ketua RW di Kota Tanjungpinang, Minggu (7/7).(ANDRI – ABAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here