FTZ atau KEK, Semua Mesti Terima

0
297

BATAM – Aspirasi pengusaha dan pernyataan Pemko serta BP dalam rapat bersama, menjadi bagian dokumen DPRD Batam, yang akan disampaikan kepada Gubernur Kepri, Dewan Kawasan (DK) dan Presiden RI. Namun pada akhirnya, semua pihak di Batam diharapkan bisa menerima keputusan pemerintah pusat terkait status Batam, apakah tetap FTZ atau KEK.

Pernyataan itu disampaikan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Selasa (22/5) sebelum menutup rapat bersama terkait polemik FTZ dan KEK di Batam. Dimana pada kesempatan itu, hadir kalangan pengusaha baik Kadin Batam, Apindo, REI, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, perwakilan BP Batam, Ketua DPRD Batam, Nuryanto dan lainnya.

”Kita terima masukan ini dan akan kita sampaikan ke Menko Perekonomian sebagai Ketua Dewan Kawasan (DK) dan Presiden. Ke Gubernur juga akan kita kasih, termaksud Wali Kota dan Kepala BP Batam,” kata Nuryanto.

Diingatkan Nuryanto, aspirasi itu hanya masukan dan pertimbangan pemerintah pusat dalam mengambil keputusan. Namun keputusan diingatkan tetap di pemerintah pusat. ”Kita harus sepakat jika status Batam itu, mau KEK atau FTZ, ini kan hadiah pusat. Apapun yang dihadiahkan, kita didaerah melaksanakan,” sambung Nuryanto.

Demikian diakui, walau hadiah, namun aspirasi daerah baik dari pemerintah dan pengusaha tetap menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Alasannya, yang merasakan kebijakan itu adalah orang daerah. ”Alangkah eloknya, apapun kebijakan pusat, memperhatikan aspirasi daerah, karena kita juga yang merasakan. Jadi mumpung belum ada putusan pusat, kita sampaikan masukan,” ujar Nuryanto.

Nuryanto awalnya berharap, ada satu sikap antara pengusaha, pemko dan BP Batam terkait status yang dipilih untuk Batam. Demikian, jika tidak ada maka apa yang berkembang dalam rapat, menjadi catatan yang akan disampaikan ke pemerintah pusat.

”Kalau ini (KEK) dinilai tidak baik, di daerah bersama-sama berjuang. Jangan berantem diantara kita. Kemarin sempat kompak memperjuangkan saat melawan pak Hatanto (mantan Kepala BP). Mau KEK ayo, mau FTZ, ayo. Tapi harus kompak,” harap Nuryanto.

Sementara, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad tidak mempermasalahkan aspirasi pengusaha, yang ingin mempertahanan FTZ. Namun hal yang disayangkan, sikap itu disampaikan setelah usulan dari Gubernur Kepri agar Batam jadi KEK sudah disampaikan ke Presiden. Namun dipertanyakan, kenapa baru diributkan, sementara soal KEK sudah dibahas sejak tahun 2017.

”Saya melihat, yang diusulkan kawan-kawan (pengusaha) sudah kontruktif. Tapi kenapa baru sekarang. Usulan-usulan ini, sampaikan saja ke Presiden. Kita di pemerintahan ini siap saja. Tapi kenapa tidak dari awal,” tanya Amsakar.

Diakui, apakah FTZ atau KEK, bukan persoalan untuk Pemko Batam. Hanya saja, perseteruan soal KEK dan FTZ dinilai terkait over lapping tugas. ”Kalau KEK ada kejelasan, semua (wewenang) jelas. Rekan BP juga nyaman kalau diperjelas. Pilihannya KEK. Kita oke dengan itu,” tegas Amsakar.

Disebutkan Amsakar, dengan KEK, fasilitas FTZ tetap. Disisi lain, penyelenggaraan pemerintahan terdefenisikan dengan jelas. Selain itu, disebutkan jika kondisi Batam jeblok saat FTZ. Tren ekonomi di FTZ menurun. ”Tiap tahun buruh sibuk (demo). Evaluasi FTZ juga, potensial lost besar. Lebih 20 triliun audit terakhir,” cetus Amsakar.

Sementara perwakilan Apindo Batam, Rafky mengatakan, persoalan ekonomi turun, bukan karena FTZ, namun karena masalah minyak dunia. Selain itu, terkait demo buruh yang mengganggu kenyamanan berinvestasi. Bahkan ada yang sempat hengkang karena ada aksi sweeping tahun 2012.

”Sejak itu investasi turun. Selain itu perkembangan regional yang turun. Pak Wali Kota memang gencar membangun infrastruktur, tapi itu telat. Jadi jangan ujuk-ujuk salahkan FTZ dan minta KEK,” cetusnya. (MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here